HARIAN DISWAY - Serangan phishing mengatasnamakan “pajak digital” sedang marak. Modus kejahatan siber itu secara spesifik mencari korban dari para pengguna smartphone.
Mereka menipu melalui kiriman email, SMS, hingga pesan singkat di aplikasi chatting. Bahkan dengan tampilan yang menyerupai tagihan resmi dari lembaga pemerintah.
Fenomena itu menjadi perhatian serius. Karena banyak korban yang tanpa sadar mengklik tautan berbahaya.
Lalu menyerahkan data sensitif. Seperti nomor identitas, informasi rekening bank, hingga kode OTP. Pelaku biasanya memanfaatkan faktor psikologis berupa kepanikan.
BACA JUGA:Kejahatan Global 2026 Meningkat: Ancaman Siber dan Keamanan Dunia Picu Kekhawatiran Publik
BACA JUGA:Marak Tagihan Pajak Berekstensi APK, BRI Imbau Tak Terkecoh Modus Penipuan Perbankan
Korban merasa terdesak. Karena takut terkena denda pajak atau sanksi hukum jika tidak segera merespons pesan tersebut.
Waspadai modus 'Telepon Hening' yang memanfaatkan keheningan untuk merekam sampel suara Anda. Dengan teknologi AI voice cloning, satu kata 'Halo' saja bisa disalahgunakan untuk penipuan digital.-Dagens News-Pinterest
Anda sudah tahu, serangan phishing kini lebih mentargetkan pengguna smartphone dibandingkan perangkat komputer.
Ada beberapa alasan teknis di balik itu. Layar ponsel yang kecil membuat alamat URL asli sulit diperiksa secara mendetail.
Apalagi kebiasaan pengguna smartphone cenderung terburu-buru saat membuka notifikasi. Hingga fakta bahwa banyak orang kini menyimpan seluruh data finansial penting di gawai.
BACA JUGA:Apple Rilis Pembaruan Keamanan untuk iPhone 6s dan iPhone 7 Cegah Ancaman Siber Coruna Exploit
BACA JUGA:Keamanan Siber: Ancaman Senyap dari Ketidakterlibatan Manajemen Puncak
Dalam menjalankan modusnya, pelaku sering menggunakan judul email yang provokatif. Seperti “Tagihan Pajak Digital Anda Belum Dibayar” atau “Pemberitahuan Denda Pajak Segera”.
Pesan itu biasanya dilengkapi dengan logo instansi yang meyakinkan, tanda tangan digital palsu, hingga tata letak email yang identik dengan surat resmi pemerintah.