Jelas sebagian dari kelompok yang ”terpaksa” itu melakukan perlawanan di masa setelah pandemi. Sebab itu, sebagian orang yang menerima imunisasi untuk anaknya sebelum pandemi menjadi berubah keputusan setelah pandemi berlalu. Hal tersebut terjadi di banyak negara yang mengharuskan imunisasi Covid-19 bagi warganya.
BACA JUGA:Pekan Imunisasi Polio Masih Menuai Penolakan, Kemenkes Pastikan Aman Untuk Anak
BACA JUGA:PAPDI Perbarui Rekomendasi Jadwal Imunisasi Dewasa, Ini 21 Jenisnya
Selanjutnya, mari melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Sebenarnya di semua negara maju hal yang mirip juga ditemukan, tetapi dalam hal skala masalah negara adikuasa itu memang tidak tertandingi.
Sekalipun kelompok antivaksin pertama dicatat di Inggris, perlawanan terhadap imunisasi di AS hampir sama tuanya. Thomas Jefferson dan James Madison, dua tokoh negarawan AS, menggunakan keberhasilan uji klinik vaksin cacar di AS pada 1800-an untuk meloloskan An Act to Encourage Vaccination pada 1813.
Tahun 1855, Massachusetts menjadi negara bagian pertama yang mengharuskan imunisasi cacar bagi murid sekolah. Setelah kunjungan aktivis antivaksin Inggris, William Tebb, ke AS, didirikanlah The Anti Vaccination Society of America pada tahun 1879, yang disusul oleh The New England Anti-Compulsory Vaccination League (1882) dan Anti-Vaccination League of New York City (1885).
Gerakan antivaksin yang terstruktur pun dimulai. Kelompok tersebut juga mengajukan perlawanan secara hukum ke pengadilan. Alasan kelompok di AS mirip dengan di Inggris, yakni hukum yang mengharuskan imunisasi melanggar hak untuk memutuskan apa yang terjadi pada badan seseorang.
Pada masa itu, upaya hukum tersebut kandas baik di tingkat lokal maupun Supreme Court. Pada saat ini ada beberapa alasan melawan imunisasi di negara maju selain soal kebebasan pribadi.
Hal pertama adalah ketakutan akan aspek keamanan. Hal itu menjadi yang paling dominan di negara berkembang. Namun, di negara maju tidak bisa juga dianggap remeh. Salah satu pendorong alasan tersebut adalah kekeliruan informasi melalui berbagai aspek.
Lagi-lagi media sosial menjadi ajang penyebaran disinformasi maupun misinformasi yang sangat masif di era modern.
Alasan kedua adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah dan perusahaan farmasi. Jumlah anggota kelompok itu tidak sangat banyak. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah biasanya juga merambah ke hal lain.
Ada kalanya hal yang terakhir itu berhubungan dengan pemilihan kepala daerah dalam beragam tingkat. Adapun untuk perusahaan farmasi, sebenarnya di banyak negara produksi vaksin telah diambil alih oleh perusahaan milik negara sehingga alasan penolakan terhadap kepentingan asing menjadi tidak relevan.
Ketiga, polarisasi politik. Itu ditemukan juga, walaupun relatif jarang, di Indonesia. Sudah menjadi pengetahuan umum di AS bahwa perlawanan terhadap imunisasi berhubungan erat dengan Partai Republik.
Di lokasi partai tersebut menang, perlawanan akan imunisasi sangat mencolok. Banyak penelitian di AS membuktikan hal itu.
Hal keempat adalah paradoks kesuksesan vaksin. Ketika vaksin menjalankan tugasnya dengan baik karena kualitas yang bagus serta cakupan yang tinggi, orang tidak lagi melihat penyakit yang ditakuti.
Itu adalah kelaziman yang dapat diramalkan sebelumnya dan terjadi di seluruh dunia. Sebagai kelanjutannya, sebagian orang merasa tidak perlu lagi divaksin karena ketakutan menjadi sakit sudah berkurang secara drastis.