Kedua, tindak tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum SPBU dan mafia pelangsir yang berkolusi dengan sektor industri nonsubsidi. Penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke samping, apalagi jika berhadapan dengan gurita industri besar.
Ketiga, optimalisasi pengawasan lintas sektor yang melibatkan masyarakat sipil secara transparan agar tidak ada lagi ruang gelap dalam distribusi energi.
Eksploitasi Energi Biologis di Lumbung Energi
Sengkarut ini kian parah karena masyarakat di pedalaman Kalteng tidak punya pilihan energi alternatif yang nyata. Ketergantungan pada BBM untuk transportasi darat dan sungai (kelotok) adalah harga mati. Di sinilah letak tragedi terbesar politik tubuh itu mencapai puncaknya: terkurasnya energi biologis manusia hanya untuk berburu energi fosil.
Tubuh para pekerja logistik dan pedagang kecil yang seharusnya menyimpan kalori untuk bekerja produktif demi menggerakkan ekonomi daerah, energinya justru sudah habis tersedot di aspal jalanan sebelum pekerjaan mereka dimulai. Keringat mereka terkuras habis bukan untuk menghasilkan kesejahteraan, melainkan habis sekadar untuk bertahan hidup dalam antrean.
Ketika sebuah daerah yang mengeruk jutaan ton batu bara dan minyak sawit setiap tahunnya justru membiarkan warganya kehabisan tenaga biologis hanya untuk mengantre bahan bakar, di situlah kemunduran kemanusiaan sedang terjadi. Kelangkaan BBM di Kalimantan Tengah harus menjadi alarm keras bagi penguasa dan pihak otoritas energi.
Mengelola energi untuk rakyat tidak boleh hanya menggunakan kalkulasi matematis di atas kertas logistik. Di balik setiap antrean kendaraan yang mengular, ada tubuh-tubuh lelah warga negara yang sedang dieksploitasi oleh sistem distribusi yang tidak adil.
Jangan biarkan rakyat terus disiksa secara fisik di atas tanah mereka sendiri yang katanya kaya raya ini. (*)
*) Ida Nurul Chasanah adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, dan eneliti politik tubuh.