Apakah disiplin berarti kemampuan berpikir sesuai profesi, mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, dan menjaga integritas ketika tidak ada yang mengawasi? Ataukah disiplin hanya berarti penyeragaman dan kemampuan mengikuti instruksi tanpa bertanya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan budaya pelatihan dan jenis aparatur yang kita hasilkan.
Sebab, pada akhirnya, korupsi tidak terjadi karena seseorang gagal berbaris dengan rapi. Pelayanan publik tidak memburuk karena pegawai kurang lantang meneriakkan yel-yel. Pun, kebijakan yang buruk tidak lahir karena kurangnya push-up di lapangan.
Jika yang kita butuhkan adalah aparatur sipil yang profesional, berintegritas, dan mampu menyelesaikan persoalan publik, mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya bagaimana membuat mereka lebih patuh. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana membuat mereka lebih relevan di dunia yang kian kompleks ini.
Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara terbaik di dunia tidak membangun birokrasi unggul dengan menjadikan aparatur sipil sebagai setengah tentara. Mereka membangunnya dengan memaknai disiplin sebagai kemampuan memberikan pelayanan publik secara kompeten dan tepat sasaran. (*)
*) Ario Bimo Utomo, koordinator Program Studi Hubungan Internasional, UPN Veteran Jawa Timur.