KEINGINAN para elite politik untuk kembali memilih kepala daerah lewat DPRD gagal. Mahkamah Konstitusi memutuskan pilkada tetap dipilih rakyat secara langsung.
Bila kepala daerah dipilih lewat DPRD, para ketua parpol akan bekerja seperti kartel. Segelintir orang itulah yang menentukan siapa yang menjadi gubernur, bupati, atau wali kota.
Kartel adalah istilah populer di bidang ekonomi. Secara harfiah, artinya adalah perkumpulan pengusaha yang sepakat bekerja sama untuk mengendalikan pasokan barang, menetapkan harga, dan membatasi persaingan.
Mirip itulah yang dilakukan pimpinan partai politik bila pilkada lewat DPRD. Bila para elite parpol itu telah sepakat, merekalah yang menentukan calonnya. Mereka juga yang menentukan siapa pemenangnya. Sekaligus membatasi persaingan. Sebab, merekalah yang menentukan siapa yang akan bertanding.
BACA JUGA:Pilkada Rasa Pilpres
BACA JUGA:Gereget Pilkada
Para anggota dewan hanyalah perpanjangan tangan para pimpinan parpol. Sebelum voting, pemenangnya sudah ditentukan kartel politik tadi.
Bukankah dalam pemilihan langsung, para calon yang maju juga sudah ditentukan para pimpinan parpol. Dengan demikian, para kartel tetap juga menjadi penentu pilkada langsung.
Namun, beda dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Sebab, banyak faktor yang bisa mengalahkan kartel. Calon yang diusung kartel (koalisi partai terbesar) bisa dikalahkan calon populer. Juga, bisa dikalahkan calon yang punya banyak dana.
Di pilkada langsung, juga dikenal calon independen. Yang bisa juga meraih kemenangan. Sudah terbukti di beberapa tempat.
BACA JUGA:Pilkada di Jalurnya Lagi
BACA JUGA:Pilkada dan Komitmen Kedewasaan Psikologis Demokrasi
Intinya, kesepakatan kartel pimpinan parpol bisa dikalahkan lewat pemilihan langsung.
Contoh paling riil: pemilihan gubernur Jakarta 2024. Koalisi besar yang baru saja memenangkan Prabowo menugaskan Ridwan Kamil sebagai cagub. Ridwan yang berkeinginan maju di Jawa Barat (sebagai petahana) harus siap menjadi cagub Jakarta. Ia harus mengikuti dan menerima kesepakatan kartel politik yang dipimpin Prabowo.
Andaikan pemilihan lewat DPRD, dipastikan Ridwan-lah yang menang. Pasalnya, PKS sebagai salah satu partai terbesar di Jakarta bergabung dengan koalisi besar yang dipimpin Gerindra dan Golkar. Praktis, hanya PDIP yang mendukung Pramono Anung.