Setelah MBG Keluar dari Anggaran Pendidikan

Akhirnya dipisah juga. Anak sekolah tetap dengan makan siangnya. Sekolah tetap dengan dapur MBG. Yang dipisahkan adalah dompetnya.

Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikeluarkan dari alokasi anggaran pendidikan. MBG boleh terus berjalan. Tidak ada perintah menghentikan program ataupun vonis bahwa kebijakan ini keliru. Larangan kerasnya cuma satu: anggaran MBG tidak boleh lagi dicatat sebagai bagian dari jatah minimal 20 persen anggaran pendidikan.

Di atas kertas kebijakan ini tampak mudah, walaupun dipastikan membuat pusing meja Menteri Keuangan.

Selama MBG masih menumpang di keranjang pendidikan, pemerintah bisa menyelesaikan dua pekerjaan sekaligus dengan satu angka. Program berjalan, dan kewajiban 20 persen anggaran pendidikan langsung terpenuhi. Sekali mendayung, dua laporan keuangan aman.

Kini strategi harus berubah. Pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20 persen APBN murni untuk pendidikan. Pada saat bersamaan, MBG tetap butuh pendanaan masif mencapai ratusan triliun rupiah—angka yang teramat besar untuk porsi uang makan.

Putusan MK ini menarik karena hakim konstitusi seolah menegaskan: jika MBG adalah program besar yang krusial, berikan rumah sendiri. Jangan menumpang di rumah pendidikan.

BACA JUGA:BGN Bekukan SPPG Karangturi Semarang Usai Dugaan Keracunan MBG, 707 Siswa dan Guru Terdampak

BACA JUGA:MBG Dipisahkan dengan Anggaran Pendidikan di APBN 2028, Ekonom: Jangan Lagi Korbankan Pos Lain

Logikanya masuk akal. MBG memang menyasar anak sekolah karena siswa yang lapar tentu sulit belajar, dan anak yang kurang gizi mustahil tumbuh optimal. Jika semua hal yang berkaitan dengan siswa dimasukkan ke pos pendidikan, anggaran tersebut akan menjadi terlalu lentur dan rawan melebar ke mana-mana.

Pengadaan bus sekolah, fasilitas internet, puskesmas, perbaikan jalan menuju sekolah, pasokan listrik, hingga bantuan rumah orang tua siswa bisa saja diklaim sebagai belanja pendidikan. Jika semua boleh dihitung, angka 20 persen APBN hanya menjadi pajangan yang kelihatan besar di luar, padahal keropos di dalam.

Lewat keputusan ini, esensi konstitusi sedang dijaga. Anggaran pendidikan 20 persen merupakan ruang fiskal nyata untuk guru, renovasi sekolah, laboratorium, perpustakaan, kesejahteraan dosen, beasiswa, riset, serta pembenahan mutu belajar yang hingga kini menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk.

Pertanyaan krusial pasca-pemisahan ini: dari mana uangnya? Pertanyaan pendek yang dipastikan memicu rapat panjang.

Pemerintah tentu berharap pada skenario ideal seperti kenaikan penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, optimalisasi pajak, dan menekan kebocoran anggaran. Masalahnya, pendapatan negara tidak bisa mengembang instan.

Jika penerimaan tidak mencukupi, opsinya tinggal memotong belanja sektor lain. Sektor mana yang mau dikorbankan? Infrastruktur, subsidi, transfer daerah, atau pertahanan? Dalam rapat anggaran, tidak akan ada menteri yang sukarela meminta anggarannya dipangkas terlebih dahulu.

Putusan MK ini menguji komitmen politik yang sebenarnya. Pemerintah dan DPR dipaksa menunjukkan prioritas riil mereka—tidak lewat pidato, melainkan dalam alokasi rupiah. APBN adalah dokumen politik paling jujur. Kita bisa mengklaim pendidikan atau gizi anak sebagai prioritas utama, toh kebenarannya selalu tertulis pada angka keuangan.

Sumber: