Tirta menyayangkan masih banyak pekerjaan di sektor sumber daya air yang hingga kini bahkan belum memasuki tahapan lelang.
Sorotan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi.
Ia mengingatkan penumpukan pekerjaan di akhir tahun merupakan pola lama yang seharusnya tidak kembali terulang.
BACA JUGA:DPRD GRESIK Perkuat Perlindungan Penyandang Disabilitas Lewat Perda Inisiatif
BACA JUGA:DPRD Gresik Dorong Wisata Religi, Berkembang Tanpa Kehilangan Nilai Spiritual
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan karena kontraktor harus berpacu dengan waktu untuk mengejar target penyelesaian sebelum tahun anggaran berakhir.
"Kalau proyek menumpuk di akhir tahun, risikonya kualitas pekerjaan bisa menurun karena dikerjakan terburu-buru," ujarnya.
Hamdi juga mengingatkan potensi munculnya persoalan baru berupa keterlambatan pembayaran kepada kontraktor apabila penyelesaian proyek melewati batas waktu yang ditentukan.
Komisi III DPRD bahkan mulai mendorong adanya kajian mengenai penerapan sistem penganggaran tahun jamak atau multiyears untuk proyek-proyek infrastruktur berskala besar.
Kawasan jalan Raya Banjarsari yang menjadi titik rawan banjir di Kecamatan Cerme, Gresik.-Moch Sahirol Layeli-
Skema tersebut dinilai lebih realistis dibanding memaksakan seluruh pekerjaan selesai dalam satu tahun anggaran.
Meski demikian, Hamdi mengungkapkan hasil penelusuran DPRD menunjukkan penyebab utama tender gagal bukan berasal dari lemahnya perencanaan OPD.
Menurutnya, masalah justru banyak muncul dari peserta tender itu sendiri.
"Sudah pernah kita tanyakan ke ULP Gresik. Ternyata masalahnya bukan pada perencanaan OPD, tetapi pada perusahaan atau kontraktor yang mengikuti tender," ujarnya.
Hamdi menjelaskan banyak peserta lelang mengajukan penawaran yang jauh di bawah harga kewajaran pasar demi memenangkan tender.
Namun saat dilakukan verifikasi lapangan, harga material yang mereka cantumkan tidak sesuai dengan kondisi riil.