Kalau universitas adalah pabrik, kualitas lulusannya bergantung pada standar produksi. Ironisnya, ada standar produksi yang fleksibel sebagai konsep, itu bagus; sebagai praktik, ia berbahaya. Fleksibilitas berubah wajah menjadi ketidakpedulian.
Dosen yang seharusnya menjadi penjaga mutu berubah menjadi penanda waktu: hadir di kelas, tanda tangan di daftar hadir, nilai diberikan sesuai ”kode”. Bukannya membimbing, mereka menjadi petugas administrasi yang kadang juga korban sistem karena menentang sistem berarti mengundang konsekuensi yang tidak sedikit.
Jadi, mereka memilih jalan tengah: tidak terlalu tegas, tidak terlalu peduli. Semuanya berjalan, dan semua tampak baik-baik saja sampai ternyata tidak ada yang memeriksa apakah lulusan benar-benar punya kompetensi.
Kita juga harus bicara soal mahasiswa yang memilih jalan pasif. Mereka tumbuh dalam budaya instan, aplikasi pengantaran makanan, pendidikan kapsul di media sosial, dan karier yang dijual sebagai proses cepat.
Harus diakui, banyak yang mampir ke universitas bukan karena haus ilmu, melainkan karena gelar adalah syarat minimum untuk pekerjaan yang layak. Begitulah, gelar berubah menjadi semacam tiket transportasi publik: fungsional, cepat habis, dan relatif tidak bermakna bila tidak diisi perjalanan yang bermutu.
Ketika motivasi intrinsik berkurang, mahasiswa jadi alat statistik yang harus ”diproduksi” agar lulusan terlihat banyak, dan universitas merasa aman karena angka saja yang penting.
Kita tak boleh melupakan peran aturan yang tampak ada, tapi tidak pernah ditegakkan. Universitas memiliki regulasi, kebijakan akademik, dan kode etik –yang cantik dicetak di brosur dan website. Namun, kenyataannya, aturan itu sering menjadi hiasan dinding.
Ada prosedur yang hanya berlaku untuk mereka yang tak punya koneksi, sedangkan yang paham ”jalan rahasia” bisa melewati semua rintangan. Bagai taman bermain yang punya peraturan: ”jangan memanjat pagar”.
Tapi, ketika anak si bos memanjat, penjaga tinggal menutup mata. Sistem yang adil? Tentu tidak. Sistem yang efektif? Juga tidak. Ia hanya sistem yang berhasil mempertahankan citra formalitas.
Satirenya makin tajam bila kita melihat bagaimana universitas merespons kritik. Kritik dilabeli sebagai ”miskomunikasi”, ”tantangan internal”, atau lebih lucu lagi, ”masalah persepsi”.
Alasan klise itu nyaman: tidak perlu pula ada tindakan radikal. Bagusnya? Tidak ada yang dirugikan setidaknya di permukaan. Buruknya? Generasi yang terus-menerus melalui pendidikan berisi celah seperti itu akan memasuki dunia kerja dengan kebiasaan kompromi: jika aturan bisa diakali, mengapa harus jujur.
Budaya akal-akalan tersebut berpotensi menyebar ke seluruh lapisan masyarakat karena mereka yang dahulu menjadi korban sistem sekarang berubah menjadi praktisi.
Ada pula dimensi ekonomi yang tak bisa diabaikan. Universitas juga perlu bertahan hidup: biaya operasional, gaji dosen, pembangunan fasilitas dan semua itu menuntut pemasukan. Dalam realitas tersebut, pemasukan sering kali dikedepankan, dan kualitas menjadi barang mewah yang dicadangkan untuk top-tier.
Praktik ”asal jadi” menjadi strategi bertahan: menaikkan jumlah mahasiswa, mempercepat kelulusan, mengurangi beban akademik yang memakan sumber daya. Tidak berarti setiap universitas demikian, tapi efeknya terasa luas. Saat orientasi menjadi komersial, nilai akademik menjadi komoditas yang rentan terdevaluasi.
Tentu, kritik ini bukan sekadar mengeluh tanpa solusi. Jalan keluarnya tidak sesulit yang dibayangkan, tetapi membutuhkan niat dan keberanian politis.
Pertama, penegakan aturan harus konsisten dan transparan, bukan selektif. Transparansi itu termasuk akses data kelulusan, kriteria penilaian, dan mekanisme pengaduan yang benar-benar independen.