Kedua, perbaikan budaya akademik dengan memberikan insentif kepada dosen untuk benar-benar mengajar, bukan sekadar mengisi daftar hadir. Berikan waktu penelitian, berikan penghargaan atas bimbingan yang bermakna, bukan hanya publikasi demi kuota.
Ketiga, mahasiswa perlu diberdayakan agar kritis bukan hanya terhadap dosen atau kurikulum, tetapi terhadap keseluruhan praktik institusional. Pendidikan kritis tidak untuk membuat kacau, tetapi untuk memperkuat akuntabilitas.
Namun, di luar rekomendasi resmi, ada solusi yang lebih sederhana dan radikal: memulihkan rasa malu kolektif terhadap praktik ”asal jadi”. Rasa malu di sini bukan suatu dosa moral yang menekan, melainkan estetika profesional keprihatinan estetika bahwa sesuatu yang dikerjakan asal-asalan terlihat buruk.
Bayangkan, jika setiap diploma yang diterima seseorang membawa beban martabat sebuah pengingat: ”Ini harus memperlihatkan usaha, integritas, dan kompetensi.” Rasa malu seperti itu, bila dipupuk, bisa memicu standar informal yang kuat.
Kita perlu becermin: apakah kita ingin generasi yang lulus dengan kepercayaan diri palsu atau generasi yang mungkin sedikit lebih lamban, tetapi andal? Pilihan itu bukan sekadar teknis; ini soal masa depan sosial dan ekonomi.
Infrastruktur bisa dibangun, kurikulum diperbaiki, atau kebijakan diperketat, tetapi semua itu akan percuma jika kultur ”asal jadi” tetap hidup. Kultur itulah yang harus diputus.
Satire tersebut, pada akhirnya, bukan cemoohan kosong. Ia adalah alarm. Menggambarkan universitas sebagai produksi massal yang memproduksi sertifikat tanpa jaminan kualitas mungkin terdengar pedas, tapi ia menyentuh sesuatu yang nyata: ketika institusi pendidikan kehilangan integritasnya, seluruh masyarakat membayar ongkos.
Sebab, sekali standar turun, ia sulit dinaikkan kembali. Sementara banyak orang sibuk membela citra, mahasiswa yang tulus belajar –mereka yang sebenarnya ingin memahami dunia– malah terlupakan dalam kebisingan.
Jadi, apakah kita akan menerima universitas sebagai mesin tiket massal? Atau, kita akan menuntut lebih bukan hanya di permukaan, melainkan di cara kerja, nilai yang dijunjung, dan akuntabilitas yang diterapkan?
Jika jawaban kita adalah yang pertama, selamat: kita akan terus memproduksi lulusan dengan gelar tebal dan kompetensi tipis.
Jika jawaban kita adalah yang kedua, pekerjaan besar menanti bukan sekadar retorika, melainkan reformasi yang menggugah nurani universitas untuk kembali pada tujuan fundamentalnya: membentuk pikiran, bukan sekadar menempelkan cap kelulusan.
Akhirnya, satire seperti ini berfungsi layaknya cermin yang digosok lama: pada awalnya terasa menyakitkan, tetapi bila kita berani melihat, bayangan yang terbentang bisa menjadi pelajaran.
Dan, jika kita gagal melihatnya, ya sudahlah, masih ada banyak universitas rasa instan yang siap menjual diploma dengan paket lengkap: tanda tangan, cap, dan sedikit dosa kebanggaan. (*)
*) Hery Purnobasuki adalah guru besar FST Universitas Airlangga dan ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga.