PENEMUAN uang tunai dan emas dalam jumlah fantastis di kediaman seorang pejabat penegak hukum mengejutkan publik. Nilai aset yang ditemukan dalam penggeledahan itu memunculkan pertanyaan besar mengenai asal-usul kekayaan tersebut.
Dugaan bahwa harta itu berasal dari praktik ilegal yang berkaitan dengan kepentingan bisnis makin memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum.
Di balik sensasi pemberitaan dan hiruk-pikuk proses hukum yang sedang berlangsung, sesungguhnya terdapat persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar dugaan tindak pidana korupsi oleh seorang individu.
Penemuan uang dan emas dalam jumlah besar sedikit membuka tabir persoalan mendasar yang selama ini membayangi Indonesia, yakni kualitas institusi penegak hukum dan dampaknya terhadap daya saing ekonomi nasional.
BACA JUGA:Siapa Yang Mengawasi Para Penegak Hukum?
BACA JUGA:DPR Bentuk Panja Reformasi Tiga Lembaga Penegak Hukum, Komisi III Soroti Banyaknya Oknum
Selama ini korupsi sering dipandang sebagai persoalan moral, etika, atau pelanggaran hukum semata. Padahal, dalam perspektif ekonomi modern, korupsi merupakan hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, daya saing nasional, dan upaya mengurangi kemiskinan struktural.
Korupsi meningkatkan biaya transaksi, mengurangi efisiensi ekonomi, dan menimbulkan ketidakpastian. Dampaknya menjadi jauh lebih besar ketika praktik tersebut terjadi di lingkungan lembaga penegak hukum karena menyentuh fondasi utama kegiatan ekonomi, yaitu kepastian hukum dan iklim investasi.
Ketika keadilan dapat diperjualbelikan, kepastian hukum berubah menjadi ketidakpastian ekonomi.
Daya Saing Ekonomi
Investor global pada dasarnya tidak hanya mencari negara yang memiliki sumber daya alam melimpah sebagai penyedia bahan baku (raw materials) atau jumlah penduduk yang besar sebagai target pasar (market). Mereka juga mencari kepastian bahwa kontrak bisnis akan dihormati, sengketa dapat diselesaikan secara adil, dan hukum ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi maupun kriminalisasi.
BACA JUGA:Prabowo: Penegak Hukum Harus Punya Hati, Jangan Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah
BACA JUGA:Imparsial: Penegak Hukum Gunakan Kekuatannya untuk Memenangkan Kandidat Tertentu
Tanpa kepastian hukum, biaya investasi meningkat karena pelaku usaha harus memperhitungkan berbagai risiko non-ekonomi dalam setiap keputusan bisnisnya.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Pasar domestik yang luas serta kekayaan sumber daya alam merupakan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki banyak negara.