Pada April 2021, NTT juga pernah dilanda badai siklon tropis Seroja yang memicu terjadinya angin kencang, banjir bandang, dan tanah longsor parah di berbagai kabupaten di NTT seperti Adonara, Lembata, dan Malaka yang mengakibatkan ratusan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur masif.
Setiap tahun NTT juga sering mengalami bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrem, angin puting beliung, dan kekeringan panjang saat musim kemarau tiba.
BACA JUGA:Korban Meninggal Gempa NTT Bertambah Jadi 63 Orang pada Hari Ketiga, Tim SAR Tetap Sisir Lokasi
BACA JUGA:Bumi NTT Masih Bergolak, BMKG Catat Lebih dari Dua Ribu Gempa Susulan Pascagempa Utama M7,7
Serentetan bencana yang melanda NTT tentu bukan sekadar kejadian rutin yang datang dan berlalu, melainkan sebuah alarm pengingat yang terus-menerus memanggil kita untuk melakukan mitigasi dan pembenahan yang lebih serius dari waktu ke waktu.
Dalam bencana pada Agustus 2026 ini, setelah fase tanggap darurat yang menegangkan berlalu –saat fokus utama adalah penyelamatan jiwa, pencarian korban, dan pemenuhan kebutuhan logistik dasar– tahap krusial berikutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tahapan itu sering kali menjadi ujian terbesar bagi aparatur pemerintah, berbagai stakeholder terkait, PT, berbagai kelompok sekunder di masyarakat –khususnya dalam proses perencanaan tata ruang yang lebih baik.
Ketika bencana besar melanda –seperti gempa bumi yang merusak fasilitas kesehatan, sekolah, memutus jaringan listrik, dan menutup akses jalan akibat longsor– pemerintah harus melakukan koordinasi lintas sektoral secara penuh.
BACA JUGA:ASDP Perkuat Konektivitas, Percepat Distribusi Bantuan Gempa NTT
BACA JUGA:Gubernur Khofifah Kirim Tim SAR dan Bantuan Rp985,8 Juta ke NTT
Pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian terkait, harus langsung turun tangan untuk melakukan sinkronisasi penanganan, mulai pemulihan pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, hingga perbaikan jembatan yang rusak.
Sementara itu, untuk penanganan di lapangan, berbagai pihak harus bersedia untuk bekerja sama –tak terkecuali PT.
Di luar berbagai upaya perbaikan kembali infrastruktur yang rusak, yang tak kalah penting dari proses rehabilitasi pascabencana adalah bagaimana membangun wilayah bencana yang lebih baik daripada sebelumnya.
Kita tidak bisa hanya menduplikasi struktur bangunan lama yang rentan di wilayah rawan gempa. Infrastruktur vital, seperti sekolah, puskesmas, dan jembatan, harus dibangun lagi dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama instansi terkait tentu harus memprioritaskan pembukaan jalan nasional dan jalur evakuasi. Hal tersebut sangat penting untuk memastikan mobilitas distribusi bantuan dan logistik tidak terhambat.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Penanganan Gempa NTT, Jajaran Menteri Turun Langsung