Rp539,7 Triliun untuk Melindungi Rakyat Miskin
APBN 2027 menyediakan anggaran Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan bagi masyarakat yang paling rentan.
BACA JUGA:Prabowo Minta Menkeu Suahasil Jaga Kesehatan dan Kredibilitas APBN Demi Stabilkan Ekonomi RI
BACA JUGA:Mengembalikan Kemurnian Anggaran Pendidikan: MBG Harus Keluar dari RAPBN 2027
Ketika keluarga menghadapi tekanan harga, kehilangan pekerjaan, penyakit, atau kondisi ekonomi lainnya, negara tidak boleh membiarkan mereka makin terpuruk.
Namun, besarnya anggaran harus sejalan dengan ketepatan sasaran. Persoalan inclusion error dan exclusion error tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata.
Jangan sampai masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan justru tidak menerimanya. Perbaikan dan pemutakhiran basis data sosial ekonomi harus terus dilakukan agar subsidi dan perlindungan sosial kian tepat sasaran.
Satu kesalahan data mungkin hanya terlihat sebagai satu baris di antara jutaan data pemerintah. Bagi keluarga miskin, kesalahan tersebut dapat berarti bantuan pangan yang tidak diterima, kebutuhan sekolah anak yang tidak terpenuhi, atau pengeluaran kesehatan yang harus ditunda.
Ketepatan sasaran, dengan demikian, bukan semata-mata persoalan efisiensi anggaran, melainkan persoalan keadilan. Setiap rupiah yang dapat diselamatkan dari penerima yang tidak berhak harus dikembalikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau digunakan untuk memperkuat program produktif yang membantu mereka menjadi lebih mandiri.
Perlindungan sosial juga harus makin diarahkan pada pemberdayaan. Negara memang harus hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan, tetapi keberpihakan yang paling kuat adalah ketika perlindungan tersebut sekaligus membuka jalan bagi masyarakat untuk keluar dari kerentanan.
Bantuan menjaga rakyat agar tidak jatuh, sedangkan pendidikan, pekerjaan, pembiayaan usaha, dan kesempatan ekonomi menyediakan tangga agar mereka dapat naik kelas.
Rp824 Triliun untuk Membuka Jalan Naik Kelas
APBN 2027 mengalokasikan Rp824 triliun untuk pendidikan. Jumlah sebesar itu harus dialokasikan sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pendidikan merupakan salah satu jalan paling kuat agar seorang anak mempunyai masa depan ekonomi yang lebih baik daripada orang tuanya.
Keberhasilan anggaran pendidikan tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Ukurannya adalah apakah anak-anak Indonesia makin mudah memperoleh pendidikan berkualitas, apakah angka putus sekolah dapat ditekan, apakah kualitas guru meningkat, apakah lulusan makin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta apakah anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan setinggi kemampuan mereka.
Anak buruh harus memiliki kesempatan menjadi insinyur, anak petani memiliki kesempatan menjadi dokter, dan anak nelayan dapat menjadi peneliti, pengusaha, atau ahli teknologi. Kemampuan ekonomi keluarga tidak seharusnya menjadi tembok yang menentukan setinggi apa seorang anak Indonesia boleh bercita-cita.
Di situlah Rp824 triliun anggaran pendidikan memperoleh makna yang jauh lebih besar daripada sekadar angka dalam APBN. Pendidikan harus menjadi instrumen mobilitas sosial yang memungkinkan rakyat naik kelas.