Khususnya bagi pekerja yang disponsori perusahaan terdampak. Kebijakan itu tidak secara otomatis membatalkan visa H-1B yang telah diterbitkan. Tidak pula mencabut green card yang sudah dimiliki.
Pemerintah AS belum memberikan kepastian mengenai berapa lama penangguhan tersebut akan berlangsung.
Vance menyebut pembatasan akan diterapkan selama diperlukan. Sembari pemerintah mendorong perusahaan mengubah praktik perekrutan mereka.
Pada hari yang sama, pemerintah AS mengumumkan penyelidikan terhadap sembilan universitas. Termasuk Harvard, Yale, Stanford, Brown, dan Massachusetts Institute of Technology (MIT).
BACA JUGA:Microsoft Resmi Hentikan Layanan Skype Usai 23 Tahun Beroperasi
BACA JUGA:Jejak 50 Tahun Microsoft dalam Budaya Digital, Dari Layar Biru hingga Clippy
Pemerintah AS menuding Microsoft menyalahgunakan sistem visa tenaga kerja asing.--Logo Love Design
Penyelidikan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan program visa pertukaran J-1. Serta kemungkinan pelanggaran yang melibatkan tenaga asing dan pendanaan riset.
Pejabat pemerintah menyebut surat panggilan untuk menyerahkan dokumen telah diterbitkan. Namun, otoritas belum memaparkan bukti secara terperinci.
Khususnya bukti untuk setiap dugaan yang sedang diperiksa. Sejumlah universitas menyatakan akan bekerja sama dengan penyelidikan.
Kampus akan membela kontribusi peneliti serta akademisi internasional terhadap kegiatan pendidikan dan riset di AS.
BACA JUGA:50 Tahun Microsoft: Sosok-Sosok CEO di Balik Kejayaan Sang Raksasa Teknologi
BACA JUGA:Mengenang 50 Tahun Microsoft, Dari Jejak Bill Gates hingga Era AI
Rangkaian kebijakan itu memperlihatkan meluasnya pengawasan pemerintahan Trump. Terutama terkait jalur imigrasi berbasis pekerjaan dan pertukaran akademik.
Dampaknya tidak hanya menyentuh perusahaan teknologi. Tetapi juga pekerja asing berketerampilan tinggi.
Khususnya mereka yang mengandalkan sponsor perusahaan. Demi memperoleh status tinggal permanen di Amerika Serikat. (*)