Contoh ada beberapa daerah pesisir itu yang di peta pemerintah pusat Kementerian LHK ini dikelola oleh perusahaan yang mana beberapa perusahaan ini orang per orang dan kami membaca ada potensi eksploitasi pasir hitam di sana.
Nah, ini area konservasi tapi dieksploitasi pasir hitam, tapi ada SK pemerintah pusat yang melegalkan itu.
Di sini ruang gerak kami sulit. Kami mau datang mengawasi, tapi mereka pegang SK kementerian, kami mendiamkan rusak nanti lingkungan kita.
BACA JUGA:Hasto Bantah PDIP Dalangi Demo, Sebut Pemerintah Cari Kambing Hitam
BACA JUGA:Rumah Rakyat, Kantor DPC PDIP Kabupaten Tuban Tampung Atlet Porkab
Memang tata kelolanya masih di-hold, belum dieksploitasi. Tapi dia kan pegang izin tuh entah berapa puluh tahun ke depan.
Jadi ya menunggu waktu saja sebelum alamnya dieksploitasi untuk tambang.
Baru-baru ini publik melihat tantangan besar bagi anggota dewan seperti Mas Zulham yang menemui warga untuk menyerap aspirasi terkait isu lingkungan atau infrastruktur. Bagaimana strategi Anda untuk mengatasi perbedaan kepentingan warga pesisir misalnya dengan warga pinggir hutan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tanpa memicu konflik?
Kami perkuat lewat peran-peran desa. Jadi kekuatan kami ini ada pada desa.
BACA JUGA:PDIP Minta Febrie Adriansyah Dihukum Berat, Hukuman Mati Ikut Diusulkan
BACA JUGA:Gelar Pelatihan Memasak, DPC PDIP Kota Madiun Dorong Peluang Usaha Masyarakat
Terlepas dari situasi wilayah ini Perhutani ini apa mereka punya kepala desa dan kepala desa ini adalah orang yang dipilih oleh rakyat setempat.
Maka kewenangan yang dimiliki oleh para kepala desa ini kadang-kadang secara lobi, komunikasi.
Pendekatannya ya persuasifnya lebih dominan daripada kami-kami. Maka hari ini jejaring para kepala desa yang ada di wilayah-wilayah konservasi ini kami siapkan sebaik mungkin supaya ketika kami berbicara regulasi, berbicara penanganan masalah yang mencuat di masyarakat, kita punya ujung tombak.
Yang kami lakukan hari ini penguatan kapasitas kepala desa sebagai pemangku wilayah.
BACA JUGA:Pungkasi Bulan Bung Karno, DPC PDIP Kabupaten Mojokerto Rawat Budaya, Ziarahi Makam Raden Wijaya