POLEMIK mengenai masa depan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak yang lebih serius. Bukan semata karena dua putusan pengadilan mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikannya, melainkan karena Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Di titik itulah pertanyaan ”siapa pengganti Gibran?” menjadi penting walaupun sesungguhnya bukan pertanyaan pertama.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan bahwa setiap perubahan pada jabatan wapres berlangsung melalui prosedur konstitusi, tidak mengganggu kesinambungan pemerintahan, dan tidak berubah menjadi transaksi pembagian kekuasaan di antara elite. Nama calon pengganti baru relevan setelah status jabatan benar-benar kosong.
Dua putusan pengadilan perlu dibaca secara cermat dan tidak dicampuradukkan. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
BACA JUGA:BREAKING: Wapres Gibran Buka Suara Usai Ajukan Pengunduran Diri
BACA JUGA:Syahganda Bantah Prabowo Sarankan Gibran Fight di PTUN soal Ijazah
Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.
Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara tata usaha negara dan menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pejabat kementerian terkait, sekaligus memerintahkan pencabutannya.
Putusan MA tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa. Namun, putusan itu tidak dengan sendirinya berarti jabatan wakil presiden otomatis kosong.
Di sinilah pentingnya membedakan pembatalan keputusan administrasi, penilaian atas syarat pencalonan, dan mekanisme konstitusional pemberhentian atau pengunduran diri pejabat yang telah dilantik.
BACA JUGA:MA Perintahkan Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran
BACA JUGA:Yusril Sebut Upaya Gibran Ajukan PK soal Ijazah Tak Berguna, Putusan MK dan MA Sudah Final
Sebenarnya konstitusi telah menyediakan jalurnya. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat, MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut, kemudian MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan kuorum dan persetujuan konstitusional.