Adapun jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa paling lambat 60 hari MPR bersidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Artinya, presiden memegang kewenangan mengajukan nama, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.
Ketentuan itu memberi Prabowo posisi strategis, tetapi bukan cek kosong. Ia harus mengajukan dua nama yang tidak hanya dapat diterima secara personal, melainkan juga memiliki legitimasi politik yang cukup untuk memperoleh dukungan MPR.
Pengisian jabatan wakil presiden akan mengubah konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh, dan pola komunikasi antara istana dengan parlemen. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak cukup didasarkan pada kedekatan, loyalitas, atau popularitas figur.
BACA JUGA:Gibran Sebut Prabowo sudah Seperti Ayah Sendiri saat Minta Masukan Soal Polemik Ijazah
BACA JUGA:Wakil Presiden Gibran Niat Mengundurkan Diri, Begini Mekanisme Penggantian Wapres Sesuai UUD 1945
Dalam kajian politik Indonesia, Marcus Mietzner (2023) menggunakan konsep coalitional presidentialism untuk menjelaskan bagaimana presiden membangun dan merawat koalisi guna mengonsolidasikan kekuasaan.
Koalisi di Indonesia tidak hanya bekerja melalui partai dan parlemen, tetapi juga melibatkan beragam aktor politik, birokrasi, kelompok sosial, dan jejaring kekuasaan.
Konsekuensinya, pergantian wapres bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan penataan ulang hubungan antaraktor yang menopang pemerintahan. Prabowo harus menghitung apakah figur baru memperkuat kapasitas koordinasi atau justru menciptakan pusat-pusat pengaruh baru.
Delapan Nama
Delapan nama yang beredar dapat dibaca sebagai delapan skenario politik, bukan sebagai daftar kandidat resmi. Puan Maharani, misalnya, berpotensi membuka kanal komunikasi yang lebih luas dengan PDI Perjuangan.
Pengalamannya sebagai ketua DPR dan menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan memberikan modal institusional untuk menjembatani eksekutif dan legislatif.
Namun, perpindahan Puan akan memunculkan konsekuensi lanjutan terhadap kepemimpinan DPR dan posisi politik PDI Perjuangan. Kedekatan komunikasi tidak boleh dibayar dengan melemahnya fungsi pengawasan parlemen.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menawarkan kesinambungan dari dalam kabinet. Sebagai menteri koordinator infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sekaligus ketua umum Partai Demokrat, AHY memiliki pengalaman pemerintahan dan basis organisasi politik.
Penunjukannya dapat memperkuat representasi Demokrat, tetapi sekaligus menuntut perhitungan ulang keseimbangan di antara partai-partai koalisi. Wapres ideal tidak sekadar memperbesar porsi satu partai, tetapi juga memperbaiki koordinasi pemerintahan secara keseluruhan.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menawarkan modal yang berbeda. Ia memiliki legitimasi kultural, pengalaman pemerintahan daerah, dan simbol pemersatu. Dalam koalisi yang berisi banyak kepentingan, figur dengan daya terima lintas kelompok dapat berfungsi sebagai penurun ketegangan.
Namun, kekuatan simbolik perlu diterjemahkan menjadi kapasitas kerja dalam pemerintahan nasional. Stabilitas tidak cukup dibangun melalui ketokohan, ia membutuhkan mandat, pembagian kerja, dan kemampuan mengambil keputusan.