JAKARTA, HARIAN DISWAY - DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset tidak hanya terbatas pada kasus korupsi. Sejumlah tindak pidana lain juga masuk dalam ketentuan RUU tersebut.
Menurut Habiburokhman, tindak pidana korupsi memang menjadi salah satu fokus utama. Namun, terdapat beberapa kategori kejahatan lain yang turut diatur dalam beleid tersebut.
BACA JUGA:BREAKING: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini 10 Poin Penting yang Diatur!
“Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya,” katanya.
Selain itu, tindak pidana perdagangan orang juga termasuk dalam ruang lingkup pengaturan.
“Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” sambung Habiburokhman.
Ia menjelaskan, cakupan tindak pidana tersebut merupakan hasil dari berbagai masukan yang disampaikan masyarakat selama pembahasan RUU Perampasan Aset.
BACA JUGA:RUU Perampasan Aset Atur Pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan Independen di Bawah Presiden
Habiburokhman turut menyoroti tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu contoh yang disampaikannya adalah praktik investasi bodong.
Menurut dia, korban investasi palsu kerap mendatangi Komisi III DPR untuk mengadukan kerugian yang dialami. Persoalan yang sering muncul adalah proses pemulihan kerugian korban yang dinilai belum berjalan secara maksimal.
Karena itu, pengaturan perampasan aset diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan sekaligus memberikan kepastian dalam penanganan tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat.
BACA JUGA:Pedang Bermata Dua RUU Perampasan Aset
Habiburokhman mengatakan, RUU Perampasan Aset mengedepankan asas keadilan dan pemulihan, sekaligus memuat komitmen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Untuk memastikan aturan tersebut tidak disalahgunakan setelah resmi berlaku, RUU ini memperkuat sejumlah mekanisme pengawasan.