“Ini tidak bisa dikerjakan satu instansi saja. Dukcapil, Dinas Sosial, pemerintah desa, dan BPS perlu berkoordinasi. Pemerintah desa juga penting karena paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui perubahan kondisi warga di wilayahnya,” tutur Mujid.
Upaya lain yang perlu diperkuat adalah pembentukan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Agen tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami informasi bantuan sosial, memeriksa kesesuaian data, serta mendampingi warga yang ingin mengusulkan perubahan status.
Keberadaan agen di tingkat masyarakat dapat menjadi penghubung antara warga dan instansi pemerintah. Terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terbiasa mengakses layanan administrasi secara mandiri atau belum memahami tahapan pengajuan perubahan data.
Mujid menilai, pendampingan semacam itu perlu berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pendataan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai perubahan status desil, tetapi juga mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila data mereka dinilai belum sesuai.
“Yang ingin kita dorong adalah masyarakat tidak bingung ketika menemukan perubahan data. Ada tempat untuk bertanya, ada petugas yang membantu, dan ada mekanisme untuk mengusulkan perbaikan. Tujuannya agar bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan,” katanya.
Bagi DPRD Gresik, ketepatan data merupakan bagian penting dari perlindungan sosial. Pemutakhiran harus tetap berjalan, tetapi masyarakat juga perlu mendapat ruang untuk menyampaikan koreksi. Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah desa, dan warga diharapkan dapat membuat proses tersebut lebih terbuka dan membantu penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran. (*)