Ya, publik wajar curiga. Tanpa pengawasan sejak tahap perumusan pasal, aturan main perampasan aset sangat rawan disusupi dan bercelah. Bahkan, terkesan sekadar menggugurkan kewajiban.
Dari sisi kelembagaan, mantan Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang mengapresiasi pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset untuk mempercepat proses perampasan harta yang diduga hasil korupsi.
”Dan sebaiknya badan ini juga langsung ditunjuk Presiden langsung. Bukan melalui DPR. Biar tidak banyak kepentingan,” katanya.
Ada satu bagian penting lagi yang hilang ketika Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi diketok dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis pagi, 19 November 2026.
BACA JUGA:RUU Perampasan Aset: 13 Tindak Pidana yang Bisa Jadi Sasaran, Ada Korupsi hingga Perbankan
Pasal tentang peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar (illicit enrichment) tidak masuk ke dalam beleid yang baru disahkan itu.
Padahal, pasal semacam itulah yang selama ini dianggap paling menyentuh akar persoalan. Harta kekayaan yang tak sepadan dengan profil penghasilan dan tak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kerap menjadi teka-teki dalam perkara korupsi.
Intinya soal bagaimana negara menyikapi penyelenggara negara yang mendadak punya harta berlimpah. Seperti rumah mewah, tanah luas, atau rekening gendut. Tentu yang sama sekali tidak masuk akal jika dihitung dari gaji resmi dan penghasilan sahnya, apalagi tak tercatat di LHKPN.
Apalagi, dalam banyak perkara korupsi, ketidakwajaran semacam itulah yang sering membuat publik mengernyitkan dahi.
Aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras menelusuri aliran dana haram dari satu pintu ke pintu lain di meja hijau. Sementara harta yang di depan mata sudah lebih dulu dinikmati.
BACA JUGA:Semua Orang Bisa Jadi Target UU Perampasan Aset? Ini Penjelasan Mahfud MD
BACA JUGA:Daftar 4 Kategori Aset yang Bisa Disita dalam RUU Perampasan Aset
Tanpa aturan soal kekayaan tidak wajar, negara seolah hanya boleh menagih yang di atas kertas. Padahal, modus menyembunyikan kekayaan makin canggih. Karena itulah pasal ini dianggap krusial bagi pemulihan kerugian negara.
Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menegaskan bahwa undang-undang ini semestinya menghadirkan kebaruan substantif, termasuk mekanisme illicit enrichment sesuai amanah Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). ”Agar percepatan pemberantasan korupsi benar-benar terwujud,” jelasnya saat dihubungi tadi malam.
Belum reda soal hilangnya ketentuan itu, sorotan publik juga mengarah ke cara pembahasannya. Kalangan masyarakat sipil menilai alur penyusunan aturan ini berjalan tertutup dan minim ruang partisipasi yang memadai.