UU Perampasan Aset Setengah Hati, Aset Gelap Masih Bisa Lolos

Jumat 20-11-2026,09:40 WIB
Reporter : Edi Susilo
Editor : Mohamad Nur Khotib

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim bahkan melontarkan istilah yang sangat menohok untuk draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus/Timsin) tertanggal 16 November 2026 itu: RUU Perampasan Aset Palsu.

BACA JUGA:Mahfud MD Bongkar Alasan RUU Perampasan Aset Wajib Disahkan Desember 2026

BACA JUGA:AMPB: Deadline RUU Perampasan Aset Ditetapkan 15 Desember 2026, Pimpinan DPR Siap Mundur Jika Gagal

"Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar," tegas Ibrahim.

Mengapa disebut tumpul di hadapan pelaku besar? Menurut ICW, ketertutupan itu terlihat dari tidak dipublikasikannya secara resmi naskah RUU, Naskah Akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) melalui kanal DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.

Somasi koalisi yang jatuh tempo pada 16 November juga disebut diabaikan. Publik diajak dalam rapat dengar pendapat, tapi tanpa pernah tahu draf resminya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimasukkannya konsep illicit enrichment. Menurutnya, dari 15 elemen yang dihadirkan, konsep tersebut dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Ia juga menyebut bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman telah menolak atau gagal menerapkan konsep itu. "Jadi ini bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," ucap Habib.

Selain soal illicit enrichment, pergeseran aturan juga tampak pada ambang batas nilai aset yang dapat dirampas melalui skema tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based).

Nilainya dinaikkan sepuluh kali lipat, dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar. Sehingga aset kejahatan bernilai menengah berpotensi lolos. Ketentuan nonretroaktif pada Pasal 72 serta penundaan keberlakuan di Pasal 74 juga dinilai mempersempit jangkauan terhadap perkara korupsi lama.

ICW pun mengingatkan bahwa lemahnya instrumen pemulihan aset berisiko mengulang catatan lama di Indonesia.

Mulai dari kasus mantan Presiden Soeharto, mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafar yang baru tereksekusi Rp12,367 miliar dari perintah perampasan aset korporasi lebih dari Rp1 triliun, hingga perkara e-KTP Setya Novanto yang uang penggantinya baru kembali sekitar Rp49,5 miliar atau sekitar 2 persen dari total kerugian negara Rp2,3 triliun. (*)

Kategori :