PTM SMA Tetap 50 Persen

PEMERINTAH mengeluarkan instruksi menteri dalam negeri (inmendagri). Salah satunya membahas pembelajaran tatap muka (PTM). Kini kapasitas PTM sudah ditambah menjadi 62 persen.

Kepala Dispendik Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, pihaknya belum mau menaikkan kapasitas PTM. Ia memastikan PTM SMA-SMK di Jatim masih dibatasi 50 persen. Dispendik akan menaikkan kapasitas bila sekolah dibolehkan PTM seluruhnya. ”Nanti kalau level 1 dan zona hijau, semua 100 persen PTM,” katanya.

Wahid mengatakan, sekarang sudah banyak murid yang mulai enjoy dengan pembelajaran daring. Oleh sebab itu, ia tidak terlalu mempermasalahkan bila PTM masih 50 persen. Ia berpandangan, ke depan belajar tidak lagi di sekolah. Melainkan bisa di mana pun. Digitalisasi pendidikan merupakan programnya ke depan.

Namun, program tersebut masih terkendala koneksi. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur penunjang sekolah daring. Alhasil, keinginan itu harus memiliki perencanaan yang tepat.

Anggota Dewan Pendidikan Jatim Isa Ansori mengatakan, tidak masalah bila PTM dilaksanakan hanya 50 persen. Toh, aturan inmendagri tidak mewajibkan daerah mengambil batas maksimal 62 persen. Namun, bisa di bawahnya.

Bagi Isa, angka 50 persen itu sudah ideal. Ia mengatakan, dengan porsi tersebut, dispendik tidak terlalu berat mengevaluasi PTM tiap hari. Dengan demikian, PTM bisa sangat terkontrol dengan baik. ”Yang terpenting itu adalah evaluasi harian. Jangan sampai ada kluster Covid-19 karena PTM,” ujarnya.

Sudah hampir dua bulan SMA-SMK melaksanakan PTM. Sempat tersiar isu terdapat kluster sekolah berdasarkan hasil survei Kemendikbud. Tapi, Dispendik Jatim membantah hasil survei itu.

Lalu, bagaimana hasil evaluasi PTM untuk SMA-SMK? Isa mengatakan, selama ini pembelajaran cukup baik. Tapi, berdasar pantauannya, masih banyak siswa yang berkeliaran sepulang sekolah. Baik nongkrong maupun pergi ke mal.

Isa menyarankan dispendik agar bekerja sama dengan satgas Covid-19 kota/kabupaten atau provinsi agar menyisir anak-anak yang tidak pulang ke rumah. ”Kalau anak SMA-SMK tidak mungkin ya dijemput orang tua. Kalau SMP gitu masih mungkin. Jadi, harus ada kontrol,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya tidak bakal menaikkan kapasitas PTM untuk SD-SMP. Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Juli Poernomo menjelaskan bahwa yang terpenting adalah mencegah kluster sekolah. Ia bersama rekannya terus memantau PTM yang ada di Surabaya.

Hasilnya sudah cukup baik. Menurut Juli, yang tidak kalah penting adalah membuat siswa nyaman bersekolah. Juga, mampu membuat siswa menyerap pelajaran. Baik di sekolah maupun saat daring. ”Sementara kapasitasnya tetap 25 persen dulu. Tidak perlu buru-buru nambah kapasitas,” ungkapnya. (Andre Bakhtiar)

Sumber: