Vaksinasi Madura, Gubernur Minta Bantuan Pangdam dan Kapolda

Vaksinasi Madura, Gubernur Minta Bantuan Pangdam dan Kapolda

PERCEPATAN vaksinasi masyarakat Pulau Madura masih sangat lambat. Menurut data terakhir Kementerian Kesehatan, capaian di empat kabupaten itu belum sampai 50 persen. Kabupaten Bangkalan menjadi yang tertinggi dengan 35,44 persen. Yang terendah Kabupaten Pamekasan, hanya 22,66 persen.

Sedangkan, Kabupaten Sumenep mencapai 30,93 persen dan Kabupaten Sampang masih 26,11 persen. Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan bahwa alotnya vaksinasi itu terkendala oleh rendahnya minat masyarakat terhadap vaksin. Yakni karena masih banyak yang percaya informasi hoaks.

”Kami terus mengedukasi masyarakat agar mau divaksin. Maka itu kami minta bantuan Pemprov Jawa Timur untuk juga membantu memberi edukasi,” ujar Baddrut saat meninjau vaksinasi pelajar bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Serba Guna Kabupaten Pamekasan, kemarin (24/10).

Khofifah pun merespons hal tersebut. Bahwa kedatangannyi ke Pamekasan juga punya tujuan serupa. Yakni ingin memperkuat kerja sama dengan Pemkab Pamekasan. Khususnya dalam penanganan lambatnya vaksinasi tersebut.

”Setiap ada daerah yang capaian vaksinasi yang belum maksimal,  saya koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim. Agar segera mengerahkan timnya,” jelasnyi. Termasuk apabila terdapat kendala kultural. Maka, lanjutnyi, pentahelix approach harus diperkuat. Maksudnya, kerja sama pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, media, dan pengusaha.

Selain itu, Khofifah menjelaskan bahwa situasi pandemi Covid-19 di Jawa Timur terus melandai. Jumlah kota/kabupaten yang masuk PPKM level 1 juga paling banyak. Itu dibuktikan oleh tingkat keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit yang hanya 5 persen.

”Bahkan BOR ruang isolasi sudah tiga persen. Capaian-capaian ini bisa terus dijaga dengan disiplin protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi. Pokoknya, jangan sampai lengah dan kendur,” jelasnyi.

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan, saat kasus melandai, otomatis kepercayaan masyarakat terhadap vaksin juga turun. Sebaliknya, masyarakat justru percaya pada informasi hoaks.

Menurutnya, percepatan vaksinasi di Pulau Madura harus berbasis kearifan lokal. “Masyarakat harus diedukasi tentang vaksin dengan baik. Karena ancaman masih ada dan cukup besar,” jelasnya.

Misalnya, kemungkinan masuknya varian baru. Kekebalan alamiah komunal yang sudah ada sekarang tidak akan bisa membendung. Sebab, kekebalan tersebut bisa melemah seiring berjalannya waktu.

Maka, di situlah pentingnya vaksinasi. Yakni untuk meningkatkan kekebalan masyarakat lagi. ”Edukasi dan sosialisasi semacam ini kan belum nyampai. Kasus melandai itu sementara. Kalau nggak dibentengi vaksinasi, bisa buyar lagi. Jadi, ayo semua tokoh masyarakat maupun ulama harus rembug bareng,” jelas Windhu. (Mohamad Nur Khotib)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: