Pembebasan Lahan Flyover Aloha Segera Tuntas

IDE untuk membangun flyover Aloha sudah ada sejak 2013. Proyek itu bahkan sudah masuk Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Proyek Strategis Nasional Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan,Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Namun sampai sekarang realisasinya masih alot.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang belum genap menjabat setahun rupanya sangat memprioritaskan proyek itu. Problem utama yang mengganjal selama ini adalah komunikasi.

Sebagian besar lahan flyover milik TNI-AL di bawah kewenangan Lantamal V. Tanah itu dikelola oleh Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal).  Ekonomi berputar di Bundaran Aloha yang bakal dilewati flyover. Mulai dari pedagang pakaian militer, cuci mobil, kafe, hingga SPBU ada di sana. Tak mudah membebaskannya

Muhdlor melakukan pendekatan ke Lantamal V agar ada solusi untuk mengurai kemacetan Aloha. Pimpinan Lantamal dan Muhdlor saling sowan ke kantor masing-masing.

Setelah beberapa kali pembicaraan, Muhdlor dan pimpinan Lantamal V akhirnya terjun ke Aloha kemarin. Ia didampingi Asisten Logistik Danlantamal V Kolonel Laut (T) Utomo Budi.  ”Kami ingin memastikan langsung mana saja yang harus dibebaskan. Kira-kira benar atau tidak titiknya,” kata Muhdlor.

Beberapa pimpinan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim turut serta dalam sidak itu. Merekalah yang akan membangun flyover tersebut. Pemkab Sidoarjo kebagian tugas membebaskan lahannya.

Pemkab harus membebaskan 1,5 hektare lahan di Aloha. Sebanyak 1,2 hektare milik Lantamal V. Sudah ada kesepakatan bahwa Lantamal V siap melepas tanahnya untuk kepentingan publik.

”Kami sampaikan terima kasih kepada Danlantamal  V (Laksamana Pertama TNI Yoos Suryono Hadi) yang mendukung percepatan flyover Aloha,” kata bupati yang berusia 31 tahun 11 Februari nanti.

Ia berharap semua proses pembebasan tanah bisa beres tahun ini. Dengan begitu proyek bisa dimulai 2023.

Selain flyover, Muhdlor juga ingin menyelesaikan persoalan penyempitan jalan di Sawo Tratap-Bangah. Ada 123 bangunan yang terkena pelebaran jalan.  Seluruh bangunan itu akan dibongkar tahun ini jika warga menyetujui harga ganti rugi. Muhdlor berharap prosesnya tidak tersendat seperti pembebasan tanah frontage road Aloha-Gedangan tahun lalu.

Jika warga menolak, proyek bisa molor lagi. Padahal pembangunan flyover tersebut sudah masuk proyek strategis nasional 2019. ”Anggarannya sudah ada di Perpres. Makanya kami berupaya keras supaya bisa dibebaskan lahannya,” lanjut putra Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali itu.

Kolonel Laut Utomo Budi mengatakan, semua sangat terganggu oleh kemacetan Bundaran Aloha. Termasuk pihak TNI-AL. Karena itulah pembebasan lahan seluas 1,2 hektare bisa lebih cepat. ”Kami ikut memastikan lahan mana saja yang masuk area proyek,” ujarnya.

Tidak semua area bundaran terkena pembebasan lahan. Beberapa areanya masih bisa dimanfaatkan sebagai area komersial.

Akan ada dua jalan layang kembar yang menghubungkan akses keluar masuk jalan kembar menuju Bandara Juanda. Keduanya melintas di atas rel kereta api. Yang menuju ke arah Juanda memiliki panjang 300 meter. Sementara yang mengarah ke Surabaya hanya 250 meter.

Sumber: