Menanti Jawaban Jokowi

KINI semua menunggu suara Presiden  Jokowi. Apa reaksinya dengan usulan pengunduran jadwal Pilpres 2024. Artinya, usulan itu akan menambah masa jabatan presiden. Dua atau tiga tahun.

Apakah Jokowi melihat usulan itu  sebagai jebakan? Seperti yang dikatakan saat menolak usulan presiden tiga periode.

Presiden kita ini sempat marah besar ketika ada yang mengusulkan jabatan presiden tiga periode. Secara tegas menolak. Sebab, konstitusi hanya memperbolehkan dua kali menjabat.

Secara gamblang, Jokowi menganggap pengusulnya itu seperti orang yang menjerumuskannya. ”Atau, orang itu cari muka. Padahal, saya sudah punya muka,” kata Jokowi, menyemprot orang orang yang mencoba mendorongnya tiga periode.

Tapi, usulan kali ini beda. Bukan tiga periode. Tapi lebih halus. Hanya menambah masa jabatan, dengan mengundurkan pemilu. Usulan kali ini pun bisa dianggap sangat serius. Pengusulnya adalah para pucuk pimpinan parpol. Tidak main-main.

Yang pertama mengusulkan adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Seperti orkestra senada, besoknya langsung usulan itu diperkuat Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Nah, melihat deretan pengusul, isu tersebut dapat dikatagorikan superserius.

Alasannya: Kalau diringkas, pertama, pembenahan ekonomi yang terpuruk karena pandemi. Kedua, pandemi Covid itu sendiri belum tuntas. Ketiga, situasi ekonomi ke depan sulit diprediksi karena gejolak dunia lantaran perang Rusia vs Ukraina. Keempat, menganggap Jokowi masih yang terbaik berdasar survei.

Walaupun ada segudang alasan itu, gelombang penolakan tak kalah hebat. PDIP, Nasdem, Demokrat, dan PKS secara tegas menolak. Gerindra mengatakan ikut konstitusi. Sejumlah tokoh masyarakat seperti Rizal Ramli dan Yusril Ihza Mahendra juga menolak.

Ibaratnya, kalau usulan itu sebagai tes ombak, yang muncul ombak lebih besar. Ternyata gelombang penolakan lebih besar.

Kini masyarakat terbelah dengan usulan itu. Istana belum bersikap secara resmi. Hanya salah seorang Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini yang mengatakan bahwa pemerintah tidak tahu-menahu usulan itu.

Tapi, sebelum para ketua umum parpol melontarkan ide tersebut, sudah ada menteri (Menteri Investasi Bahlil Lahadalia) yang melontarkan gagasan jabatan Jokowi perlu diperpanjang hingga 2027. Ia mengeklaim itu suara dari para pengusaha.

Karena Jokowi belum bicara, dan pemerintah belum bersikap, jangan heran kalau muncul berbagai spekulasi di tengah publik. Paling tidak, dugaan yang muncul di balik usulan itu:

1. Butuh tambahan waktu untuk menuntaskan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Waktu yang tersisa dua tahun ke depan terlalu mepet. Kalau belum terealisasi, bisa jadi presiden berikutnya memiliki prioritas berbeda.

2. Memakai istilah Rizal Ramli, partai pengusul belum siap pilpres dan pemilu. Memang, kalau dilihat dari berbagai survei, ketiga Ketum parpol pengusul itu masih sangat rendah elektabilitasnya sebagai capres. Kalah oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Mereka juga tidak punya tokoh kuat sekelas Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Sandiaga Uno.

Sumber: