Berebut Pasar Halal

Dalam hal permodalan, harus ada  fasilitas biaya modal yang bersaing. Pemerintah perlu mendorong industri halal, terutama UKM, dengan biaya modal yang murah. Itu bisa dilakukan dengan subsidi biaya modal dan integrasi keuangan sosial dan keuangan komersial agar cost of fund pembiayaan UKM bisa lebih murah. Maksimalisasi dan integrasi dana sosial seperti wakaf, zakat, dan infak-sedekah dengan keuangan komersial bisa menekan cost of fund bagi pembiayaan UKM.  

Pemerintah juga perlu mendorong digitalisasi industri halal. Terutama dalam proses pemasaran produk-produk halal untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi. Tren digital sudah merambah berbagai sektor. Tak terkecuali sektor industri halal. 

Selain itu, perlu menumbuhkan industri-industri halal baru berbasis masyarakat atau komunitas seperti pengembangan industri halal pesantren atau desa yang jumlahnya di Jawa Timur sangat besar. Sekitar 6.000 pesantren dan BUMDes 8.501 desa dan kelurahan bisa menjadi kekuatan industri halal di masa depan. 

Untuk menjalankan strategi-strategi itu, pemerintah perlu menunjuk leading sector. Sebab, pengembangan industri halal itu harus dilakukan dengan kolaborasi berbagai stakeholder halal. Sebab, industri halal itu cukup luas dan berada di berbagai instansi di Pemprov Jatim. Jika bisa dijalankan dengan baik, ke depan Jatim bisa menjadi kekuatan dan pusat ekonomi syariah di Indonesia yang secara otomatis juga akan menjadi pendorong perekonomian Jawa Timur. (*) 

 

*) Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

 

 

 

Sumber: