UMKM Bundaran Aloha: Dipaksa Kosongkan Lahan Tanpa Solusi

SIDOARJO, HARIAN DISWAY- PARA pelaku usaha yang tergabung dalam Paguyuban UMKM Aloha Sidoarjo itu kembali menuntut haknya. Mereka menggeruduk kantor Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Senin, 14 November 2022.

Paguyuban UMKM itu terbagi menjadi dua wilayah. Yakni, sisi selatan, lokasi yang menghadap pertigaan Bangah. Lalu, sisi utara lokasi yang menghadap Bandara Juanda. 

Mereka disambut Kabid DPU BMSDA Dwi Eko Saptono untuk melakukan audiensi. Para pelaku usaha itu menyayangkan sikap Pemkab Sidoarjo selama ini yang enggan memberikan solusi bagi UMKM di sekitar Bundaran Aloha itu.

Koordinator Paguyuban UMKM Aloha Sisi Selatan Budi Prasetyo Kuncoro menegaskan, pihaknya sudah empat kali mengirimkan surat resmi kepada bupati Sidoarjo. Tapi, sampai saat ini para pelaku usaha itu tak pernah diajak duduk bersama.

”Jadi, apakah kita bisa menuntut suatu penyelesaian yang baik kalau seperti itu,” ujar Budi seusai audiensi.

Enam puluh kios yang sudah membayar sewa itu harus dikosongkan untuk proyek flyover Aloha pada 30 November. Artinya, kini mereka hanya punya waktu dua pekan untuk membongkar bangunan itu.

Sebelumnya, surat pertama diterima pada Oktober 2022. Karena dirasa terlalu mepet dan tidak ada kompensasi, Paguyuban UMKM Aloha itu melayangkan keberatan. Akhirnya, pengosongan dan pembongkaran lahan disetujui dan diundur sampai 30 November.

Kendati begitu, jadwal pengunduran tersebut tidak dibarengi dengan mediasi dari pihak terkait. Kata Budi, para pelaku usaha hanya dipaksa mengosongkan lahan tanpa ada solusi.

”Sekali lagi, kami tidak menolak pembuatan flyover. Tapi, mohon dipikir dampak sosial untuk kami. Harapannya, bupati bisa hadir memberikan pernyataan untuk melindungi pelaku usaha UMKM. Kami belum diberi tempat baru yang memenuhi syarat,” ungkapnya.

Budi Prasetyo Kucoro, pelaku UMKM Aloha menjawab pertanyaan media usai menemui Kadis PU Sidoarjo.-Boy Slamet-

Perlu diketahui, pembangunan flyover Aloha merupakan proyek strategis nasional yang lahannya sebagian besar dimiliki TNI Angkatan Laut. 

Pemkab Sidoarjo telah mengantongi izin pemanfaatan lahan pada Juni 2022 dari Mabes TNI-AL dan melakukan tanda tangan kesepahaman dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali.

Koordinator Paguyuban UMKM Aloha Sisi Utara Sylvie Andini menjelaskan, pihaknyi akan melayangkan surat keberatan kembali bila belum ada titik terang dalam dua minggu ke depan. Apalagi, dia termasuk yang paling terdampak. Perempuan itu memiliki 27 lapak dan tiga warung makan.

”Jangankan ganti rugi, untuk duduk bersama bapak bupati saja gak ada tanggapan. Kita gak usah ngomong terkait masalah hukum dan kontrak, tapi empati,” tegasnyi.

Hal senada disampaikan pemilik Restoran Aloha generasi ketiga Gladys Wahjudi. Restoran yang berdiri sejak 1970 itu sudah terikat perjanjian kontrak sampai 2038. Dia terkejut lantaran selama ini dirinyi belum menerima informasi. ”Pengelola, penyewa, dan yang membangun proyek seharusnya kan duduk bareng. Lah, ini enggak tiba-tiba diberi surat pengosongan lahan, ini kan lucu,” ungkap Gladys. 

Sumber: