Entas Kemiskinan Jadi Fokus Pemprov Jatim

SURABAYA, HARIAN DISWAY- PENINGKATAN kesejahteraan masih menjadi fokus utama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di 2023. Khususnya penanganan kemiskinan ekstrem, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Termasuk penurunan angka stunting.

Target itu selaras dengan tujuh prioritas rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Jatim tahun ini. Yakni, peningkatan dan pemerataan kualitas SDM serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan jasa berbasis agro.

”Tahun ini adalah tahun kelima Nawa Bhakti Satya. Yaitu, sembilan program yang ingin kita baktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim,” ujar Khofifah saat memimpin rakor Pemprov Jatim bersama seluruh kepala OPD di Gedung Negara Grahadi, Jumat 6 Januari 2023.

”Orang itu mulia kalau sejahtera dan terdidik. Maka, pendidikan dan kesejahteraan termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem tetap harus jadi PR serius kita tahun ini. Maka, kita semua harus bekerja keras untuk mewujudkan seluruh program untuk menyejahterakan masyarakat di Jawa Timur,” imbuhnya.

Berdasar RKPD 2023, prioritas pembangunan Jatim dijabarkan dalam tujuh hal. Pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Kedua, penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.

Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan. Keempat, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Kelima, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi. Keenam, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Terakhir, peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Terkait permasalahan kemiskinan ekstrem, mantan menteri sosial itu meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jatim untuk melakukan pemetaan secara detail desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Kemudian, desa maju dan berkembang.

”Desa mandiri, kategori desa maju, dan berkembang, termasuk desa dengan kemiskinan ekstrem. Kalau perlu, kita mengundang Pak Menteri Desa PDT. Sekaligus peluncuran pencairan dana desa. Karena percepatan penyaluran dana desa ini sangat penting,” terangnyi.

Penurunan kemiskinan itu, menurutnyi, menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadikan masyarakat bermartabat dan memuliakan masyarakat. Salah satunya dengan memastikan masyarakat tinggal di rumah tinggal layak huni (rutilahu).

”Rutilahu ini kita pastikan lantai rumahnya tidak lagi beralas tanah. Rumahnya tidak sampai bocor ketika hujan. Kemudian, pastikan memiliki MCK di setiap rumah. Bukan MCK komunal. Dipastikan juga rumah itu ada listriknya. Ini semua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ucap ibu empat anak tersebut.

Khofifah juga meminta kepala bakorwil di Jatim, yakni Jember, Madiun, Pamekasan, Bojonegoro, dan Malang, untuk ikut melakukan identifikasi di wilayahnya. Itu berkaitan dengan penjangkauan program-program Pemprov Jatim.

”Soal stunting ini juga saya minta kepala bakorwil melakukan penjangkauan untuk penurunan stunting di daerah masing-masing. Bila angka stunting-nya masih tinggi,” ucapnyi. (*)

 

Sumber: