Menghidupkan Seni Surabaya

SAYA sempat berprasangka buruk ke Pak Wali Kota Eri Cahyadi soal kebijakan tentang kesenian di Surabaya. Khususnya kebijakan tentang Dewan Kesenian yang mati suri sejak lama.

Mengapa ia harus membuat Dewan Kesenian Surabaya (DKS) tandingan? Apakah cara itu tidak akan menjadikan konflik antarpara seniman di kota itu makin tajam? Mengapa tidak menjadi penengah antarkelompok seniman?

Ternyata prasangka buruk saya itu salah. Setelah berkesempatan bertemu di balai kota minggu lalu. Dan berdiskusi agak panjang tentang dunia kesenian di Kota Pahlawan ini. Yang makin hari makin kalah jauh dengan kota-kota lainnya. 

Sekadar mengingat kembali, DKS lama dipimpin Chrisman Hadi. Ia sudah menjadi ketua dewan itu sejak 2014. Masa jabatannya berakhir 2019. Setelah itu, ia menggelar musyawarah seniman yang menunjuk kembali dirinya menjadi ketua lagi. Namun, hasil musyawarah itu belum disahkan Pemkot Surabaya.

Dewan kesenian daerah (provinsi dan kota/kabupaten) merupakan lembaga nonstruktural (LNS) yang dibentuk berdasar perundang-undangan tertentu. Dewan dibentuk untuk menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah. Dalam pembentukannya, bisa dilibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Karena itu, kedudukan Dewan Kesenian menjadi tak terpisahkan dari teknokrasi pemerintahan. Karena itu pula, ia berhak mendapatkan alokasi APBN maupun APBD. Di tingkat daerah, Dewan Kesenian dibentuk berdasar SK gubernur maupun bupati atau wali kota. Jadi, Dewan Kesenian bukan perkumpulan atau LSM kesenian.

 ”Ketika itu, kami di-warning kejaksaan untuk tidak mengalokasikan anggaran ke DKS yang dipimpin Chrisman Hadi. Sebab, kepengurusannya belum disahkan oleh wali kota saat itu,” jelas Eri Cahyadi. DKS Chrisman periode kedua terbentuk 2019. Sedangkan wali kota Surabaya dilantik Februari 2021.

Mengapa Chrisman tidak memperbarui prosedur pemilihan sesuai perundangan sehingga menjadi absah? Itulah yang misterius. Yang pasti, kemudian muncul DKSS (Dewan Kesenian Kota Surabaya). Dewan baru itu diketuai Heri Suryanto yang terkenal dengan panggilan Cak Suro. DKSS disahkan lewat SK Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/282/436.12/2022.

Juga, masih belum ada kejelasan mengapa kepengurusan baru Chrisman Hadi periode kedua tidak disahkan wali kota saat itu. Saat pemkot dipimpin Wali Kota Tri Rismaharini. Apakah karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan AD/ART atau perundangan yang sedang berlaku? Atau, karena Chrisman tidak dikehendaki orang nomor satu di Surabaya saat itu?

Bagi wali kota, legalitas sebuah lembaga nonstruktural menjadi sangat penting. Sebab, itu terkait landasan hukum untuk bisa menyalurkan atau tidak anggaran pemerintah ke lembaga tersebut. Pejabat pemerintah akan berhadapan dengan persoalan hukum jika menyalurkan anggaran kepada lembaga yang tidak sah.

Mas Wali –demikian sejumlah orang memanggil Wali Kota Eri Cahyadi– tentu merasa berkewajiban untuk hadir di bidang kesenian. Apalagi di era industri kreatif sekarang ini. Kesenian seharusnya menjadi instrumen baru bagi pembangunan kreativitas masyarakat. Bahkan, sejumlah negara menjadikan pembinaan kesenian sebagai arus utama.

Awal bulan ini saya baru saja menyaksikan Islamic Art Biennale yang digelar di kompleks terminal haji di Jeddah, Arab Saudi. Sebuah pameran kesenian kali pertama di negeri itu. Menampilkan karya seniman dari berbagai negara. Mengambil tema Hajji dan Hijrah. Pameran yang menampilkan seni kontemporer. 

Pameran itu terlihat mendapat dukungan besar dari pemerintah. Sebab, yang menyelenggarakan adalah Kementerian Kebudayaan Arab Saudi. Bekerja sama dengan Diriyah Biennale Foundation. Yang didukung banyak sponsor. Bahkan, yang menjadi sponsor utama adalah Lexus, brand mobil premium dari Jepang.

Bayangkan, negara Arab Saudi yang selama ini dikenal konservatif dalam beragama pun kini menjadikan kesenian sebagai bagian dari rebranding negaranya. Pameran itu hanya menjadi bagian kecil dari penanda perubahan yang sedang terjadi di Arab Saudi. Pameran dengan manajemen yang profesional dan modern.

Sumber: