Indonesia Bawa Isu Perdagangan Manusia ke KTT ASEAN

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Evakuasi  20 warga negara Indonesia (WNI) dari Myanmar adalah bukti masih maraknya perdagangan orang. Jumlah korban juga terus meningkat tiap tahun. Termasuk mereka yang pulang ke Tanah Air dalam peti mati.

Sejak 2020 hingga kini, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat hampir 2 ribu orang PMI yang tewas. Sebanyak 1.673 merupakan PMI tanpa dokumen alias ilegal.

Presiden Joko Widodo pun bakal mengusung isu perdagangan manusia ini pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jokowi ingin pembahasan tersebut bisa membuahkan hasil yang konkret. Bisa memberantasnya tuntas dari hulu ke hilir.

"Sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi," kata Jokowi dalam keterangan pers dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 8 Mei 2023. Isu ini sengaja diusulkan. Sebab, WNI memang paling banyak yang menjadi korban.

BACA JUGA:Kick Off KTT ASEAN ke-42 Diawali Pertemuan Pejabat Senior

Seperti penyelamatan 1.048 orang korban perdagangan manusia pada Jumat, 5 Mei lalu. Para korban itu berasal dari 10 negara. Proses penyelamatannya pun melibatkan otoritas Filipina dan beberapa perwakilan negara lain. "Indonesia terlibat karena 143 di antara korban merupakan WNI," kata Jokowi.

Nasib ribuan PMI tewas itu akibat perdagangan manusia yang makin menggurita. Dalang utamanya adalah para sindikat dan mafia. Mereka bahkan nyaris tak tersentuh hukum lantaran justru berkolusi dengan para aparat.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, perdagangan manusia memang sudah berlangsung sangat lama. Sindikat dan mafia yang mengambil keuntungan sangat besar dari bisnis kotor ini seolah tidak terendus keberadaannya. Padahal, saat ini ada 4,4 juta PMI tanpa dokumen di luar negeri. 

"Mereka kemungkinan besar merupakan korban penempatan ilegal oleh sindikat," ujar Benny dikutip laman resmi BP2MI. Pada 2020-2023, terjadi 62 kasus TPPO di Kepulauan Riau. Dengan jumlah korban 546 orang. Bahkan bisa jadi jauh lebih banyak dari yang telah berhasil diungkap.

Itulah yang juga menjadi alasan Menko Polhukam Mahfud MD berkunjung ke Batam pada April lalu. Sebab, telah terjadi tujuh kali peristiwa tenggelamnya perahu ilegal pengangkut pekerja migran. 

-Grafis: Annisa Salsabila-Harian Disway-

Dari peristiwa nahas itu, sedikitnya 44 pekerja migran tewas dan 76 orang hilang. Mahfud bahkan menengarai persoalan hukum di Batam macet. Masyarakat yang berani melaporkan kolusi aparat dan sindikat justru dikriminalkan. 

"Laporan tak jalan, masyarakat pun ketakutan," terang Benny. Berita terkait korban kasus perdagangan orang memang sering mencuat. Tetap, setelah itu justru tenggelam cepat. Dalang di balik sindikat yang terlibat tak pernah dihukum.

Berdasarkan negara penempatan, jumlah kasus terbanyak adalah Malaysia, Arab Saudi. Bahkan jumlah korban paling banyak adalah anak-anak dan perempuan. Sepanjang 2022, misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima 81 kasus aduan tentang pekerja migran dengan total 546 korban.

Pada tahun yang sama, tercatat 620.000 WNI yang masuk Malaysia. Paling banyak menyebar ke Johor, Melaka, dan Negeri Sembilan. Dari jumlah itu, ada 206.000 WNI yang tidak kembali ke Indonesia. "Jika diambil 10 persen, berarti ada 2.000 yang ilegal," tandas Benny.

Sumber: