Geliat Bangun Kota Reog: BUMD Pasar, Obat Kolesterol APBD (29)

Buah dan sayur asli Ponorogo bisa didapatkan di lantai dasar Pasar Legi Ponorogo. -Salman Muhiddin/Harian Disway-

Kesan pasar tradisional yang becek, kotor, dipenuhi tikus tak muncul di sana. Sebaliknya, pedagang berlomba menata lapaknya agar terlihat indah dan tertata untuk menarik pelanggan.

Revitalisasi pasar legi terbilang sukses. Namun, pedagang yang dipindahkan dua tahun lalu belum ditarik sewa stan. Untuk sementara, biaya ditanggung Pemkab Ponorogo. Hal itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama. 

Pertama, beban APBD bakal makin besar. Ponorogo memerlukan pengelola pasar yang profesional di luar dinas.  Salah satu upaya yang sedang disiapkan Kang Giri adalah membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang pasar.

Hingga Mei 2023, BUMD Ponorogo cuma dua. Yakni, PDAM yang punya tugas berat menyediakan air minum di bumi reog dan PD Sari Gunung Ponorogo yang izin tambangnya dicabut tahun lalu.

”Rencana kami, bikin empat BUMD baru. Ada yang di bidang penyangga pangan, keuangan, dan pariwisata. Dan pasar ini sedang saya pikirkan,” kata Kang Giri saat ditemui di Pendapa Agung Pringgitan awal April lalu.

Pasar terbesar di Ponorogo memiliki gedung empat lantai yang terjaga kebersihannya. -Salman Muhiddin/Harian Disway-

Sugiri membutuhkan BUMD untuk menyokong berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditangani dinas. BUMD adalah salah satu cara pemda untuk mendapatkan pendapatan di luar pajak dan retribusi. Jika pemda memiliki perusahaan yang dikelola secara profesional, dividen atau pembagian keuntungan bakal menambah anggaran pendapatan pemkab. 

Di sisi lain, beban APBD yang selama ini dikeluarkan dinas bisa terpangkas. ”Biar tidak ada kolesterol di APBD,” jelasnya.

Selama ini pengelolaan pasar ada di Dinas Perdagangan dan UMKM (Perdakum) Ponorogo. Ada 23 pasar plus Pasar Legi yang memerlukan pengelolaan profesional. Bukan di dinas. Karena itulah, Kang Bupati menggunakan istilah kolesterol APBD.

BACA JUGA:Geliat Bangun Kota Reog: Memecah Beban RS Dokter Harjono (24)

BACA JUGA:Geliat Bangun Kota Reog: Merdeka Belajar di Pendapa Agung (23)

Dinas tidak punya kewenangan berbisnis. Tugas utama mereka adalah pelayanan. Sedangkan BUMD bisa menjamah berbagai pelayanan yang tidak bisa dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut. Misalnya, pembuatan reklame di pasar, kerja sama dengan investor, serta mengatur kebijakan tarif.

Anggaran retribusi yang dibayar dari pedagang bakal digunakan kembali untuk kepentingan mereka. Untuk mewujudkan hal itu, Kang Giri juga harus menemukan jajaran direktur dan manajemen yang andal dan siap kerja dari nol. Merekalah ”dokter” yang menyediakan obat kolesterol untuk APBD Ponorogo. (Salman Muhiddin)

Air Mata Haru Lisdyarita, baca besok!

Sumber: