Gathering Perusuh Disway 2023 (2): Bahas Isu Pendidikan Hingga Pupuk Bersubsidi

Gathering Perusuh Disway 2023 (2): Bahas Isu Pendidikan Hingga Pupuk Bersubsidi

Suasana sarasehan gathering perusuh DIsway di Candi Prambanan, 16 Desember 2023. -FOTO: BOY SLAMET-HARIAN DISWAY-

Kasus itu mendapat respons dari Novrianto Huseini. Perusuh ini sehari-harinya juga bertani sekaligus merangkap sebagai perangkat desa di Blitar.

Ia memandang persoalan pupuk subsidi secara lebih lengkap. Dari sisi petani dan pemerintah. Menurutnya, rasio penggunaan pupuk 1 hektare 8 kuintal pupuk itu kebiasaan turun temurun. Padahal yang disarankan pabrik pupuk hanya 5 kuintal per hektare

“Padahal, kalau penggunaannya sesuai kebutuhan pasti cukup,” ujar lelaki asal Lumajang itu. Novri punya rasio sendiri. Yakni tiga kuintal pupuk bisa untuk kebutuhan satu hektare lahan. Artinya, penggunaan pupuk oleh petani selama ini cenderung boros. 


Perusuh DIsway berfoto dengan Inneke (kaos hijau), PIC acara gathering perusuh DIsway di Candi Prambanan. -FOTO: BOY SLAMET-HARIAN DISWAY-

Novri menyarankan para petani menggunakan pupuk nonsubsidi. Dengan membeli pupuk harga normal mereka bisa “dipaksa” berhemat.

Pemuda 32 tahun itu berharap para petani muda berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan petani lama. Ia ingin para petani mampu berpikir secara korporatif. Salah satunya dengan lebih memikirkan tanah ketimbang tanamannya.

“Ini bukan soal organik atau nonorganik. Kalau tanah sudah selesai, mau tanam apa saja hasilnya akan baik,” tandas lulusan S1 Matematika UIN Malik Ibrahim Malang itu.

Tentu persoalan pupuk subsidi ini cukup kompleks. Termasuk soal adanya penyelewengan dalam proses distribusi melalui kartu subsidi. Novri juga telah mempelajarinya.

Pupuk subsidi rawan diselewengkan karena kartu subsidinya berdasarkan nama petani. Sehingga datanya mudah direkayasa. Terutama oleh oknum yang bisa mengakses semua data penduduk, baik pemerintah tingkat desa hingga daerah..

Data-data itu kemudian dengan mudah dijual ke kios. Yang jadi sasaran adalah data para petani yang sedang tak menggarap lahan. Khususnya petani yang sewa lahan.

Harusnya, kata Novri, kartu subsidi berbasis nomor SPPT lahannya. Sebab, data ini tak akan mudah diakses kecualli oleh pemilik lahan. 

Ide itu diapresiasi oleh para perusuh lain. Bisa jadi terobosan. Namun, sayang, masih terbentur undang-undang. Bahwa penerima subsidi pupuk harus orang, bukan perusahaan atau benda.

Sarasehan kali ini terasa semacam FGD. Semua menunjukkan antusias untuk menyodorkan masalah dan solusi. Dari sudut pandangnya masing-masing.


Perusuh DIsway bersiap ke Candi Prambanan naik kereta kelinci. -FOTO: BOY SLAMET-HARIAN DISWAY-

Satu lagi dari Tommy Prasetyo, Perusuh Disway dari Kota Kupang, NTT. “Tahun 2020  ternak saya semua mati kena virus,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: