Waspada! Potensi Kecurangan Pemilu 2024 dan Politisasi Bansos, Bambang Widjojanto Sentil Lawan

HARIAN DISWAY - Isu politik uang masih menjadi ancaman tiap pemilu. Bentuk dan modusnya pun kian beragam sekarang. Bantuan sosial (bansos) pun bisa dimanfaatkan untuk tujuan mempengaruhi pilihan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua KPK yang kini menjadi anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Ia mengingatkan potensi kecurangan pada Pilpres 2024 dan politisasi bantuan bansos.

"Pelanggaran yang nampak nyata, bansos yang lebih besar dari tahun lalu. Siapa yang bansosnya besar, itu dinyatakan oleh Menteri lho. Ada kebijakan yang berpotensi korupsi," kata Bambang Widjojanto ketika berbicara dalam diskusi Titik Rawan Potensi Kecurangan Pemilu dalam Penempatan Pejabat Kepala Daerah yang digelar sejumlah NGO di Gado-gado Boplo, Cikini Raya, Jakarta Pusat, 7 Januari 2024.

BACA JUGA:Muhaimin Iskandar Heran Utang Luar Negeri untuk Belanja Alat Perang, Ini Kata Jubir Timnas AMIN

Salah seorang pendiri ICW itu juga menyoroti netralitas ASN dalam pada Pilpres 2024 dalam konteks penegakan hukum. Menurutnya, jangan hanya kepala desa yang disorot. Tapi perlu juga mengawasi elemen ASN lain seperti kepala dinas, penegak hukum, dan lain-lain.

Beberapa hari yang lalu, viral Satpol PP di Garut yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun langsung dicopot, bukan tak mungkin hal yang sama terjadi di daerah lain. Hanya saja, tidak viral.

"Pak Mahfud (MD, Red) bilang pasti ada orang yang nyuruh. (Ada) aktor intelektualnya. Itu perlu disentuh," kata Bambang Widjojanto.

Timnas AMIN saat peluncuran AMIN APP di Jakarta, Sabtu 6 Januari 2024.--

BACA JUGA:Apa Itu AMIN APP yang Diluncurkan Timnas AMIN? Ini Penjelasannya

BACA JUGA: Menggaungkan Perubahan Lewat AMIN APP, Syaugi Jamin Keamanan IT dari Peretas

Menurutnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga menyebut potensi kecurangan sudah terjadi di Jawa Timur, Jateng, DKI Jakarta, Bali. Sehingga Bambang menyinggung posisi Bawaslu dalam penanganan kecurangan dan pelanggaran pemilu.

"Posisi Bawaslu sangat strategis. Tapi kalau fungsi tidak dimaksimalkan, itu gimana? Misalnya kasus pembagian susu yang dilakukan Gibran di Car Free Day," tudingnya.

Bambang menyebut pelanggaran itu sudah terjadi, kecurangan sudah terjadi dalam verifikasi faktual. Ada partai yg tidak potensial ikut pemilu tapi diikutkan.

Maka, ia mengajak semua pihak untuk saling mengawasi satu sama lain. Agar potensi-potensi kecurangan pemilu pada Pilpres 2024 maupun Pileg 2024 tidak terwujud menjadi kenyataan. Langkah antisipasinya banyak.

Sumber: berbagai sumber