Rupiah Digital: Mengubah Tradisi Bertransaksi

BACA JUGA: Transaksi di Bursa Karbon

Bank dapat menyalurkan kredit berupa uang digital.  Dan seterusnya. Secara hukum, setiap orang wajib menerimanya sebagai alat pembayaran.

Rupiah digital berbeda dengan mata uang yang tidak dinyatakan sebagai alat pembayaran sah. Dengan uang kripto yang dilarang, pengguna hanya dapat bertransaksi dengan vendor tertentu sebagai penerima kripto. 

Di samping itu, pengguna kripto terkena kewajiban sebagai pajak keuntungan modal setiap kali Bitcoin atau lainnya digunakan sebagai alat bayar. Termasuk di dalamnya adalah pajak penjualan. Dengan rupiah digital, pengguna lazimnya hanya dikenakan pajak penjualan.

Berbagai manfaat rupiah digital sebagai CBDC tersebut berpotensi diperoleh masyarakat dan akan terbukti setelah uji coba. Pemerintah beserta BI sebagai pemegang otoritas keuangan perlu belajar dari negara lain yang telah melakukan uji coba mata uang digital.

Merujuk data Atlantic Council Geoeconomic Center's CBDC Tracker, pada 2023 telah ada sepuluh negara yang telah menguji coba mata uang digital. Tiongkok, misalnya, telah menguji coba yuan digital sebagai salah satu program CBDC terbesar di dunia sejak 2014. 

Uji coba dilakukan di lima kota. Uji coba Tiongkok itu tergolong unik. Bank sentral memberikan yuan digital berjumlah besar melalui lotre kepada masyarakat. Pemenang lotre kemudian menerima CBDC gratis yang dapat digunakan untuk belanja di toko lokal.

Namun, di balik manfaat rupiah digital, ada sejumlah masalah menanti. Pengguna butuh gadget terkoneksi internet. Padahal, tak semua warga RI punya gadget dan melek digital dengan level literasi digital berbeda. 

Disparitas mutu jaringan internet antardaerah pun menganga lebar sehingga dikhawatirkan mengganggu kelancaran bertransaksi. Pemerintah harus waspada dengan mengantisipasi setiap masalah agar masyarakat tak dirugikan. (*)

Jusuf Irianto, wakil dekan dan guru besar di Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga-Humas Unair-

 

Sumber: