Anies Janjikan Pembangunan Ambon Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Kepulauan
Anies Baswedan dalam Temu Kebangsaan, Silaturahmi Tokoh Masyarakat di Gedung Serbaguna Xaverius, Ambon, Senin, 15 Januari 2024. -AMIN-
AMBON, HARIAN DISWAY - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku sudah bertemu dengan pelbagai tokoh dalam dialog kebangsaan di Ambon. Dia mengatakan aspirasi para tokoh itu menginginkan agar Maluku ditempatkan sebagai provinsi kepulauan.
BACA JUGA: Boom! Anies Bakal Hapus Syarat Usia Pelamar Kerja, Berlaku untuk Pegawai Negeri dan Swasta
"Ditempatkan sebagai provinsi kepulauan sehingga rancangan pembangunan di sini bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan," kata Anies dalam Temu Kebangsaan, Silaturahmi Tokoh Masyarakat di Gedung Serbaguna Xaverius, Ambon, Senin, 15 Januari 2024.
Para tokoh menurut Anies memandang kebijakan diterapkan pemerintah selama ini berdasar daerah daratan atau kontinental. Padahal, kenyataaannya dinwilayah Maluku adalah daerah kepulauan. “Kami sampaikan itu adalah bagian dari perubahan yang ingin kita lakukan," katanya.
Anies menjelaskan di visi dan misi pasangan AMIN jelas dikatakan bahwa pihaknya bukan hanya membagi kebijakan berdasar sektor seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, pertanian. "Tapi juga berdasarkan wilayah," tutur Anies.
Hal itu termasuk jenis wilayah, kawasan, pegunungan, kepulauan, kemudian wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Anies menjelaskan semua wilayah diterapkan kebijakan yang berbeda karena kebutuhannya berlainan satu dengan wilayah lainnya.
Tokoh-tokoh di Maluku menurut Anies juga menyampaikan tentang jani-janji yang sudah diungkapkan tapi tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan. "Misal terkait pembangunan Ambon free port, lumbung ikan nasional. Itu sudah dijanjikan lama, belum tertunaikan," ujar Anies.
BACA JUGA: Di Ambon, Anies Sampaikan Bahwa Ia Tak Sembarangan Berjanji karena Setiap Janji Bisa Ia Lunasi
Anies mengatakan, janji itu akan ditunaikan agar perekonomian di Maluku yang berdasar kekuatan perikanan bisa benar-benar terjadi.
"Dan kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan keleluasaan bagi nelayan kecil untuk bisa tumbuh, misalnya pembatasan area untuk menangkap ikan, itu banyak pelaku-pelaku lokal tidak bisa melakuan kegiatan perikanan dengan optimal," ujarnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: