Pro Hak Angket 314 Kursi Vs Tolak Hak Angket 261 Kursi

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Ini komposisi kekuatan parpol di DPR yang mengusung dan menolak hak angket. Dari total 600 kursi di DPR, jumlah yang setuju dengan hak angket lebih banyak, yakni 314 kursi. Sedangkan yang menolak hak angket adalah 261 kursi.

Pendukung hak angket itu terdiri dari PDIP (128 kursi), Nasdem (59 kursi), PKB (58 kursi), PKS (50 kursi), dan PPP (19 kursi). 

Sedangkan fraksi yang menolak hak angket adalah Partai Golkar (85 kursi), Partai Gerindra (78 kursi), Demokrat (54 kursi), dan PAN (44 kursi). 

Bila dilakukan voting, partai pengusung hak angket akan unggul. Itu dengan catatan semua anggota fraksi solid. Tidak ada yang menyeberang ke kubu penolak hak angket. "Tanggal 5 Maret nanti kita gulirkan hak angket di DPR," ujar Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy kepada Harian Disway di kediamannya di kawasan Condet, Jakarta Timur, Selasa, 27 Februari 2024. 

BACA JUGA:Breaking News! PPP Pastikan Dukung Hak Angket

BACA JUGA:Mahfud MD Jelaskan Efek Hak Angket DPR, Tidak Bisa Ubah Hasil Pemilu, tapi...

PPP adalah parpol terakhir yang menyatakan mendukung hak angket. Sebelumnya, PPP maju mundur saat wacana hak angket digulirkan pertama kali oleh Capres Nomor urut 3 Ganjar Pranowo. 

"Sudah diputuskan bahwa PPP setuju untuk ikut memperjuangkan hak angket," ujar Rommy–sapaan Romahurmuziy.

Menurut Rommy, Pilpres 2024 adalah pemilu paling brutal yang pernah terjadi di Indonesia. Bahkan mungkin adalah pemilu dengan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terbanyak di dunia. Levelnya sedikit di bawah Orde Baru. 

Hak angket, kata Rommy, adalah hak konstitusional DPR yang harus dihormati oleh semua pihak. Cicit pendiri NU KH Wahab Hasbullah itu mempertanyakan apabila ada parpol yang menolak hak angket. "Kalau tidak curang mengapa harus takut dengan hak angket?" ujarnya.

BACA JUGA:Ini Alasan TPN Ganjar-Mahfud Pilih Hak Angket DPR Ketimbang Lapor MK

BACA JUGA:Viral, Ormas di Kota Kediri Tolak Wacana Hak Angket

Dengan hak angket nanti akan terbuka dengan jelas apakah Pilpres 2024 terjadi kecurangan atau tidak. Hak angket,menurut Rommy bukan soal menang atau kalah dalam Pilpres. Soal kalah menang itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah kontestasi. Namun lebih dari itu, hak angket penting dilakukan untuk menyelamatkan wajah demokrasi di Indonesia.

Ia tidak ingin praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres akan diturunkan dalam Pilkada November nanti. Dan itu akan sangat buruk bagi masa depan demokrasi. "Jadinya kita tidak membentuk generasi emas tapi generasi cemas," ujarnya.

Sumber: