Pesan Ekologis untuk Capres-Cawapres Terpilih: Fenomena Banjir Jakarta dan Kegagapan Ekologis

Telaga-telega kecil di desa/kelurahan memiliki jejaring ekosistem dengan sumur-sumur yang tersedia di setiap rumah.   

Pola hutan-telaga kota menjadikan sebuah teritori memiliki kedaulatan sumber daya air meski tanpa dirumuskan dalam regulasi negara. Peranti tradisi yang mengedepankan konsepsi keadilan sosial tumbuh menjadi living law (hukum yang hidup di masyarakat). 

Dengan telaga, tercipta social-justice penyimpanan dan pembagian air kehidupan (amertha) yang sangat populer di era pemerintahan Raja Airlangga (1016–1042). Model demikian dapat diserap sebagai strategi kebijakan membangun kota agar setiap kampungnya memiliki embung dan rumah yang bersumur untuk menjadi instrumen pengendali banjir. 

Warga terlibat langsung (partisipatoris) dalam pengendalian banjir, bukan hanya pemerintah.  Dengan hutan dan telaga kota, berarti  kampung-kampung di Jakarta memiliki ”gudang air” (water resource) yang dikelola secara gotong royong. 

Jakarta dan wilayah penyangga tak boleh jeda berbenah menjaga supremasi ekologisnya. Capres-cawapres terpilih produk coblosan 14 Februari 2024 tentu dapat memberikan energinya mulai sekarang, untuk mengentas hal ini atas nama otoritas publik yang ada di genggamannya. (*)

 

Suparto Wijoyo, guru besar hukum lingkungan Fakultas Hukum dan pengajar strategic leadership 

Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

 

 

 

 

Sumber: