Beda Sikap Parpol Soal Hak Angket dan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran di Sidang Paripurna

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usulkan hak angket kecurangan pemilu di sidang paripurna DPR hari ini.-YouTube DPR RI-

Apabila prosesnya  berlangsung dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan maka, pemilu tersebut tidak bisa dianggap serta merta selesai.

"Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 1998. Sejak mengikuti pemilu 1999, saya belum pernah melihat proses  penyelenggaraan pemilu sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus," ungkap Luluk. 

Suara Fraksi PDIP

Arya Bima, dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Jateng V, menyoroti urgensi penggunaan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu.

Ia menekankan, persoalan itu juga disoroti berbagai kalangan, termasuk rohaniwan, cendekiawan, budayawan, dan mahasiswa.

Mereka  menyuarakan hal-hal mengenai kecurangan yang perlu dicermati dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini. 

"Maka saya minta pimpinan untuk menggunakan funsi pengawasan melalui hak angket, hak interpelasi atau hak apapun sebagai anggota legislatif untuk mengkritisi penyelenggaraan pemilu terkait dugaan kecurangan pemilu bisa diselidiki," kata Arya Bima. 

BACA JUGA:DPR RI Desak Ada Studi Kelayakan Untuk Program Makan Siang Gratis

BACA JUGA:Gus Miftah Ungkap Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Mirip Ajaran Nabi Ibrahim

Suara Fraksi Demokrat

Herman Khaeron, seorang anggota DPR dari Fraksi Demokrat, menekankan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional DPR. Namun, dia menyarankan bahwa penggunaannya terkait dugaan kecurangan dalam pemilu harus lebih jelas.

"Kita perlu menjelaskan dengan lebih rinci mengenai hal-hal apa yang akan kita angketkan dan selidiki terlebih dahulu, agar tidak langsung menuduh adanya kecurangan atau merendahkan hak suara rakyat yang telah dipilih dalam Pemilu 2024," ungkap Herman Khaeron.

Menurut pandangannya, jika anggota dewan berencana untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu, hal tersebut bisa dilakukan, namun tanpa membangun opini terlebih dahulu bahwa kecurangan telah terjadi.

Suara Fraksi Gerindra

Sumber: