DPR RI Desak Ada Studi Kelayakan Untuk Program Makan Siang Gratis

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan program makan siang gratis yang mungkin dilakukan tanpa adanya pertimbangan anggaran yang memadai.

Ia menekankan perlunya melakukan studi kelayakan terkait rencana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung program makan siang gratis tersebut.

Kajian ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan dan benar-benar layak.

BACA JUGA:Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Pelaksanaan Bertahap untuk Balita dan Ibu Hamil Dulu

“Studi kelayakan ini diperlukan agar program makan siang gratis ini sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran. Apalagi jika program ini dilakukan secara ugal-ugalan untuk sekadar memenuhi janji kampanye," tegas Huda pada Senin, 4 Maret 2024.

Anggota parlemen dari Fraksi PKB juga menegaskan peringatan dari Bank Dunia yang mengingatkan Indonesia untuk berhati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran jika program tersebut dijalankan.

"Jangan sampai program ini malah memicu penyimpangan yang merugikan rakyat,” ujar Huda.

BACA JUGA:Gus Miftah Ungkap Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Mirip Ajaran Nabi Ibrahim

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis akan bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).

Adapun dana BOS tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pernyataan ini disampaikannya saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis. 29 Februari 2024.

Huda menyatakan bahwa jika kebijakan ini dilaksanakan, minimal alokasi dana BOS dari APBN harus ditingkatkan hingga 600 persen.

BACA JUGA:DPR Tolak Mentah-Mentah Usulan Dana Bos Untuk Program Makan Siang Gratis: Silahkan Pakai Anggaran Yang Lain

Wacana anggaran makan gratis akan diambilkan dari dana BOS  menurut Huda layak untuk dipertanyakan karena jelas tidak mungkin besaran dana BOS existing dari APBN yang saat ini berkisar Rp. 51 triliunan harus dialihkan untuk program yang butuh anggaran lebih dari Rp. 450 triliun.

Sumber: