Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Pelaksanaan Bertahap untuk Balita dan Ibu Hamil Dulu

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Sidang kabinet paripurna pada Senin, 26 Februari 2024, membahas RAPBN 2025. Salah satu poin penting dalam pembahasan itu adalah anggaran untuk program makan siang gratis yang diusung oleh capres-cawapres Prabowo Subiano-Gibran Rakabuming Raka. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa program makan siang gratis bisa dilaksanakan pada APBN 2025. Risikonya, APBN 2025 akan mengalami defisit yang lebih besar. 

"Kita lihat dengan defisit anggaran (2025) yang sekitar 2,4 persen sampai 2,8 persen itu untuk program yang menjadi quick win presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah sudah bisa masuk," kata Airlangga setelah sidang kabinet. 

BACA JUGA:Sidang Kabinet, Jokowi Minta Stok dan Harga Pangan Stabil saat Ramadan dan Idulfitri

BACA JUGA:Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo

Untuk itu, kata Airlangga, program makan siang gratis akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dikhususkan anak usia 0-5 tahun dan ibu hamil. Itu pun tidak bisa dilakukan di seluruh wilayah. 

"Ada prioritas, tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu," jelasnya. 

Kemungkinan, daerah-daerah yang tingkat stunting-nya tinggi yang akan jadi prioritas. Pemerintah, kata Airlangga, sudah memiliki data calon penerima program makan siang gratis. 

"Angka ini masih di-exercise (dihitung)," ungkap Airlangga.

Dalam sidang kabinet, Jokowi memang menekankan agar RAPBN 2025 memperhatikan perkembangan penghitungan suara di KPU. "RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres. Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” ucapnya.

BACA JUGA:Zulkifli Persilahkan Masyarakat Beli Beras SPHP Bulog Yang Lebih Murah: Berasnya Enak Juga

BACA JUGA:Rapat Kabinet, Jokowi Bahas APBN 2025 hingga Persiapan Ramadan

Presiden juga meminta para menteri memperhatikan perkembangan ekonomi global. Ini karena sejumlah negara saat ini mengalami resesi. Tentu Jokowi tidak ingin Indonesia masuk dalam situasi yang mengarah pada resesi. 

"Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan kontinjensi plan jika terjadi gejolak dan krisis,” kata Jokowi.

Sumber: