Beda Sikap Parpol Soal Hak Angket dan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran di Sidang Paripurna

Sementara itu, Kamarunssamad dari Fraksi Partai Gerindra, juga mempertanyakan urgensi penggunaan hak angket karena hasil pemilu belum diumumkan dan masalah pemilu belum diselesaikan melalui proses hukum yang telah disiapkan dalam Undang-Undang, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi.

 

"Ilmu hukum belum digunakan sesuai dengan yang telah disiapkan dalam Undang-Undang, jadi belum pantas untuk menuduh adanya kecurangan," ungkap Kamarunssamad.

BACA JUGA:Harga Eceran Tertinggi Beras

BACA JUGA:Beras Melimpah, Pemkot Surabaya Buka 322 Titik Pasar Murah Jelang Ramadan

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Johan Rosihan, Anggota DPR dari Fraksi PKS Dapil NTB 1, mengungkapkan keprihatinannya terhadap harga beras yang tinggi, meskipun pemerintah telah melakukan impor beras.

Dia menyoroti antrean masyarakat untuk memperoleh beras dengan harga yang terjangkau, meskipun upaya impor telah dilakukan.

Menghadapi masalah ini, Johan mengusulkan agar pimpinan dewan menyelenggarakan rapat konsultasi dengan melibatkan Menteri Pertanian dan pejabat terkait lainnya, guna membahas isu harga beras yang meningkat.

Pimpinan dewan dijadwalkan akan menyelenggarakan rapat konsultasi minggu depan dengan mengundang Komisi IV dan beberapa menteri terkait.

Selain menggarisbawahi isu harga beras, para anggota dewan juga menyoroti program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang telah dibahas dalam Sidang Kabinet dan telah diujicobakan di beberapa sekolah.

Fahmy Alaydroes dari Fraksi PKS menyoroti potensi penggunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis, yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, termasuk gaji guru, fasilitas pendidikan, dan subsidi biaya pendidikan.

"Kami menyampaikan protes agar program makan siang tersebut tidak menghabiskan anggaran BOS yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan," kata Fahmy.

Dia juga menegaskan bahwa program ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan para guru, yang khawatir bahwa anggaran BOS yang seharusnya untuk gaji mereka akan terganggu.

Namun, Kamarunssamad dari Fraksi Gerindra menegaskan bahwa program makan siang gratis adalah program yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan menurutnya, belum ada alasan untuk dipersoalkan karena program tersebut belum diajukan kepada DPR.

Sumber: