IKN Mulai Beroperasi Juli, Presiden Minta Otorita Jadi Contoh Bagi Pemerintah Daerah Lain

IKN Mulai Beroperasi Juli, Presiden Minta Otorita Jadi Contoh Bagi Pemerintah Daerah Lain

Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono dalam Keterangan Persnya Usai Rapat Internal Bersama Presiden dan Wakil Presiden, Rabu, 13 Maret 2024--Youtube Sekretariat Presiden

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur akan mulai berfungsi sebagai Ibu Kota Republik Indonesia pada Juli 2024 mendatang.  

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah memasuki tahap akhir.

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat internal yang membahas mengenai pembangunan IKN bersama dengan wakil Presiden dan beberapa penanggung jawab IKN pada Rabu, 13 Maret 2024.

“Beliau (Presiden Jokowi,Red) menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh. Sekali lagi, bukan hanya memindahkan ibu kota tapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat,” ujar Basuki menyampaikan titipan Presiden Jokowi dalam keterangan pers nya usai rapat internal bersama presiden dan wakil presiden pada Rabu, 13 Maret 2024.


Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono dalam Keterangan Persnya usai Rapat Internal bersama Presiden dan Wakil Presiden--Youtube Sekretariat Presiden

BACA JUGA:IKN Mulai Ditempati Juli, Otoritas Jamin Tidak Akan Ada Penggusuran Semena-Mena

Selain itu kata Basuki, pembangunan IKN tidak semerta-merta dilakukan untuk pemindahan ibu kota, namun juga sebagai contoh transformasi kerja yang lebih cepat dan tertata bagi pemerintah daerah. 

Alumnus Fakultas Teknik Geologi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi terhatap Badan Otorita IKN sebagai penanggung jawab pembangunan yang diminta untuk berkomitmen dan bekerja sesuai dengan prinsip yang dimiliki IKN.

“Otorita diminta untuk bekerjanya dengan baik dan bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda seluruh Indonesia nantinya. Jangan sampai malah otorita ini terbawa sistem apa itu... langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat,” jelas Basuki.

BACA JUGA:Pemerintah Janji Tak Semena-mena Gusur Masyarakat Adat Demi Lahan di IKN

“Justru dibentuk otorita ini untuk supaya lebih cepat, itu arahannya bapak presiden,” tambahnya.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: keterangan pers menteri pupr