Kementerian Baru Prabowo

BERDASAR kampanye Prabowo-Gibran, intinya: pertama, makan siang gratis. Kedua, menaikkan rasio pajak, dan ketiga, hilirisasi.

Yang pertama membutuhkan dana besar. Yang kedua dan ketiga menjadi mesin uang untuk menjalani yang pertama dan program lainnya. 

Kalau konsisten dengan tiga programnya itu, Prabowo (bila dilantik) tentu akan menjadikan prioritas. Konsekuensinya pun, harus ada desain ulang kementerian untuk mencapai targetnya itu. 

BACA JUGA: Banyak Ucapan Selamat dari Para Pemimpin Dunia, Pengamat: Bukti Bahwa Prabowo Dikenal Baik

Program makan gratis yang menelan biaya Rp 450 triliun bakal menyedot sekitar 20 persen pendapatan negara. Itu dengan asumsi APBN 2024 yang mematok pendapatan Rp 2.803 triliun. Belanja negara Rp 3.3251 triliun. Defisit Rp 588 triliun.

Bayang-bayang makin tebalnya defisit APBN sudah di depan mata. Sebab, cicilan dan bunga utang bakal tembus Rp 500 triliun. Data APBN 2021 saja, pos pembayaran cicilan pokok utang dan bunga Rp 476,8 triliun. Apalagi sekarang, saat utang makin membengkak.

Satu-satunya pintu menekan defisit ialah menggenjot pendapatan. Karena beban menteri keuangan yang sangat berat, sudah saatnya tugasnya dibagi dua.

BACA JUGA: Prabowo-Gibran Menang di Sulawesi Tengah, Raih 1.251.313 Suara

Urusan menteri keuangan tetap mengatur postur anggaran, juru bayar negara (bendahara negara), dan mengurus aset. Sementara itu, urusan pendapatan negara dapat ditangani lembaga lain. 

Apakah lembaga yang mengurus pendapatan itu berbentuk badan? Semacam BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), lembaga non kementerian langsung di bawah presiden. 

Tapi, akan lebih baik berbentuk kementerian. Biar dipimpin seorang menteri (anggota kabinet) yang psikologisnya lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala badan. 

Kementerian urusan pendapatan itu akan membawahkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Juga, direktorat yang mengurus pendapatan nonpajak dan nonbea cukai. 

BACA JUGA: Makin Sering Unggah Moment Bersama, Kemesraan Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto Bikin Gemes

Tugas Kementerian Keuangan akan mengurus B (menjaga keseimbangan belanja). Sedangkan P (pendapatan) akan menjadi urusan kementerian pendapatan.

Sumber: