Pemilu Dongkrak Belanja Pemerintah

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Perhelatan pemilu memang selalu memberikan dampak langsung terhadap ekonomi nasional. Pada awal tahun ini, misalnya, belanja pemerintah membengkak hingga Rp 470 triliun per 15 Maret 2024. Naik 18 persen dari periode yang sama pada tahun lalu.

Hal itu dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Selasa, 19 Maret 2024. Porsi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 328,9 triliun atau 13,3 persen dari total pagu. Tumbuh 17 persen dari tahun sebelumnya.

Kenaikan tertinggi terjadi pada belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 165 triliun atau 15,3 persen. Kenaikan inilah yang dipicu oleh pemilu pada Februari. “Dibandingkan tahun lalu karena tak ada pemilu, jadi awal tahun ini ada kenaikan untuk belanja kementerian dan lembaga,” ungkap perempuan yang karib disapa Ani itu.

Kemudian belanja non-K/L juga mencapai Rp 163,4 triliun atau 11,9 persen dari pagu. Pertumbuhannya mencapai 10,4 persen dibandingkan tahun lalu. Dari catatan Kemenkeu, pagu anggaran khusus Pemilu dalam APBN 2024 totalnya mencapai Rp 38,3 triliun.

BACA JUGA : Rapat Kabinet, Jokowi Bahas APBN 2025 hingga Persiapan Ramadan

Menurut Ani, anggaran tersebut berpotensi lebih rendah dari pagu. Mengingat potensi putaran kedua Pilpres amat kecil. “Hingga 12 Februari, anggaran yang terserap baru mencapai Rp 16,5 triliun atau 43,2 persen dari pagu,” jelas Menkeu. 

Di sektor lain juga terjadi lonjakan. Misalnya, realisasi anggaran bantuan sosial melonjak tajam pada awal tahun ini. Terutama pada Januari dan Februari. Ini dipengaruhi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I pada Januari dan penyaluran program kartu sembako pada Februari.

Kenaikan anggaran bansos itu begitu tajam. Dari Rp 9,6 triliun menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari. Persentasenya tembus 135,1 persen. Selain itu, anggaran bansos juga naik karena ada pembagian bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga tahun berturut-turut, termasuk pada 2024.

Ani pun mengungkapkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan belum terealisasi hingga saat ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengumumkan program BLT mitigasi risiko pangan untuk masyarakat miskin. Mereka akan menerima dana Rp 200 ribu selama periode Januari-Februari-Maret 2024. Namun, hingga saat ini pencairannya belum dilakukan.

Padahal, BLT itu dimaksudkan untuk mengurangi dampak kenaikan harga pangan. Ani mengakui BLT mitigasi risiko pangan belum ada pembayaran dan pembagian untuk 2024. 

“Jadi, kami selama enam bulan ini tetap pada keputusan kabinet, tapi BLT mitigasi risiko pangan belum dilakukan sampai hari ini,” jelas Menkeu.

BACA JUGA : Pemkot Pasuruan Salurkan BLT dari Cukai Tembakau 2023, Segini Besarannya..

Namun, di balik itu semua, Ani cukup optimistis dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Dia memprediksi bisa tumbuh 5,2 persen. Meski tekanan eksternal melalui perekonomian global yang tak kunjung stabil.

Dengan asumsi pertumbuhan 5,2 persen itu, dia juga melihat ada downside risk yang cukup tinggi. Kekhawatiran ini terpancar dari proyeksi lembaga-lembaga dunia. Masih memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini cukup baik, yakni IMF memperkirakan PDB Indonesia 5 persen, World Bank 4,9 persen, dan OECD 5,2 persen.

Sumber: