Tidak Jadi Marah? Israel Bakal Jadwalkan Ulang Kunjungan Ke Washington Pasca Resolusi Gencatan Senjata PBB

HARIAN DISWAY - Israel ingin menjadwalkan ulang kunjungan ke Washington untuk membahas serangan di Kota Rafah di Gaza Selatan.

Kunjungan ini sebelumnya sempat tertunda karena Israel marah atas resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan (DK) PBB yang disepakati pada Senin, 25 Maret 2024 lalu.

Diketahui pasca sikap abstain AS dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Israel sempat membatalkan lawatan ke Washington, ujar seorang pejabat AS, dikutip dari AFP  pada Rabu, 28 Maret 2024.

Namun setelah Gedung Putih mengatakan pihaknya "bingung" dengan tindakan tersebut, Israel menarik kembali keputusannya.

"Israel mengatakan mereka ingin menjadwalkan ulang pertemuan untuk serangan Rafah. Kami sekarang sedang menentukan tanggal yang tepat," kata pejabat senior AS yang memilih untuk anonim.

BACA JUGA:Israel Meradang Ketika Tahu AS Diam Saat Resolusi Gencatan Senjata Disetujui DK PBB

Perubahan ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant melakukan “diskusi” selama dua hari terakhir dengan para pejabat senior AS di Washington, tambah pejabat itu.

Beberapa nama yang terlibat dengan diskusi tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Kepala CIA Bill Burns dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan.

Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui permintaan pribadi Biden untuk mengirim tim ke Washington.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menargetkan Hamas tanpa operasi darat besar-besaran di Rafah, yang dipenuhi pengungsi.

BACA JUGA:PBB Akhirnya Luluskan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Sepanjang Bulan Ramadhan

Pertemuan dibatalkan karena sikap abstain AS dalam perjanjian gencatan senjata di Gaza. Israel mengatakan sikap AS merugikan pihaknya dalam upaya perang dan pembebasan sandera.

Merespon sikap Israel, Gedung Putih menyatakan “bingung” dan “kecewa” dengan pembatalan tersebut.

Amerika Serikat menegaskan sikap abstainnya tidak mewakili perubahan kebijakan terhadap Israel.

Sumber: afp