Pemimpin Perempuan di Indonesia: Tantangan dan Terobosan dalam Menghadapi Realitas yang Terbatas

PROPORSI wanita di tempat kerja telah mengalami peningkatan luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Meski demikian, keterwakilan perempuan di tingkat organisasi tertinggi masih sangat kurang. 

Hal itu tecermin dari rendahnya indeks pemberdayaan gender pada 2022 yang mencapai 76,59 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Meski tingkat proporsi perempuan di posisi manajerial pada tahun yang sama mencapai 32,26 persen, keterwakilan mereka di ranah politik juga rendah. 

Data BPS menunjukkan bahwa persentase keterlibatan perempuan di parlemen pada 2022 hanya mencapai 21,74 persen.

BACA JUGA: Potret Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut, Purun Raih Best Film Fashion di PayPal Melbourne Fashion Festival

Menurut sebuah studi yang dilakukan Bappenas pada 2020, perempuan memiliki potensi besar untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian Indonesia. Mereka juga memiliki potensi yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong kehidupan dan pembangunan bangsa. 

Di sisi lain, masih terdapat fakta-fakta yang mengkhawatirkan terkait kondisi perempuan. Misalnya, tingkat kekerasan, kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta kurangnya partisipasi perempuan dalam lembaga publik. 

Hal itu memunculkan pertanyaan tentang apakah akan ada keberpihakan terhadap perempuan jika seorang perempuan menjadi pemimpin.

BACA JUGA: Inilah Daftar 120 Caleg Lolos DPRD Jatim, Banyak Legislator Perempuan

TANTANGAN PEMIMPIN PEREMPUAN DI INDONESIA

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam berbagai bidang dipengaruhi berbagai faktor, baik itu faktor individu, keluarga, maupun lingkungan sosial. 

Menurut Eagly dan Carli (2007), beberapa tantangan yang dihadapi pemimpin perempuan ialah bias gender, impostor syndrome, dan perfeksionisme. 

Bias gender sering kali mengarah pada ketidaksetaraan peluang dan perlakuan terhadap perempuan yang mencari posisi kepemimpinan. 

Impostor syndrome adalah suatu pola psikologis saat individu meragukan kemampuan dan merasa tidak memenuhi syarat untuk peran mereka. Itu juga menjadi hambatan. 

BACA JUGA: PKB Dominasi suara, Saatnya DPRD Jatim Dipimpin Perempuan

Sumber: