Pemprov Jatim Deklarasi P2HAM, Kakanwil Kemenkumham Sebut 5 OPD Jadi Pilot Project

Pemprov Jatim Deklarasi P2HAM, Kakanwil Kemenkumham Sebut 5 OPD Jadi Pilot Project

Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono memberi sambutan dalam acara Deklarasi P2HAM Pemprov Jatim di Shangri-La Hotel, Surabaya, Rabu, 3 April 2024.-Humas Kemenkumham Jatim-

HARIAN DISWAY, SURABAYA-- Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono mengapresiasi komitmen dan gerak cepat Pemprov Jatim dalam menciptakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM). 

Salah satu buktinya adalah pelaksanaan Deklarasi P2HAM oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jawa Timur hari ini, Rabu, 3 April 2024. Kegiatan pencanangan ini adalah awal dari tahapan dalam pelaksanaan P2HAM. 

Heni berharap OPD yang mendeklarasikan dapat menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan untuk pemenuhan indikator-indikator P2HAM sesuai ketentuan. 

BACA JUGA:Kemenkumham Jatim Ajak Pemda Bangun P2HAM


Deklarasi P2HAM Pemprov Jatim yang didampingi langsung oleh Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono.-Humas Kemenkumham Jatim-

"Sehingga perwakilan OPD Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun ini bisa mendapatkan predikat P2HAM bukan hanya semata kontestasi, namun benar-benar implementasi," ujar Heni saat memberi sambutan dalam kegiatan yang berlangsung di Ballroom Shangri-La Hotel, Surabaya itu.

Heni mengaku bangga dan berterima kasih kepada Penjabat (Pj) Gubernur Adhy Karyono dan seluruh kepala OPD. Mulai dari Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan hingga RSUD Haji Sukolilo Jatim.

"Kelima OPD ini akan jadi pilot project tahun ini, diharapkan tahun depan akan lebih banyak lagi OPD yang mengikuti," harapnya.

BACA JUGA:Kemenkumham Jatim Sambut Baik Monev Edisi Ramadan Tim Ditjen Pemasyarakatan

Menurut Heni, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah merupakan bagian penting yang harus dilakukan. Seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. 

"P2HAM juga sebagai upaya untuk mempertegas peran pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban Penghormatan Perlindungan Pemenuhan Penegakan dan Pemajuan HAM," tegas Heni.

Sementara itu, Adhy Karyono mengatakan bahwa dengan adanya Surat Edaran dari Dirjen Otoda Kemendagri Nomor 100.2.1.6/0353/ OTDA tanggal 4 Januari 2024, pihaknya berkomitmen untuk melakukan percepatan pencanangan P2HAM.


Penandatangan Deklarasi P2HAM oleh sejumah kepala OPD Jatim disaksikan oleh Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dan Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono.-Humas Kemenkumham Jatim-

BACA JUGA:Kemenkumham Jatim Usulkan 16.608 Warga Binaan Dapat Remisi Idulfitri

Sumber: