Menhub Bersyukur ASN Bisa WFH Tanggal 16 dan 17 April: Arus Mudik Kemarin Sudah Sangat Padat, Hampir Berhenti

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik keputusan untuk menerapkan keputusan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) atas terbitnya keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang boleh bekerja dari rumah (WFH) pada tanggal 16 dan 17 April. 

Pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 2 tanggal tersebut kata Budi akan sangat membantu meringankan beban arus balik. 

“Pada saat arus mudik yang lalu, di saat puncak tanggal 6-7 April 2024, beberapa ruas jalan tol sangat padat. Bahkan volume to capacity ratio atau VC Ratio hampir mencapai 1 yang artinya kecepatan kendaraan sangat lambat bahkan hampir berhenti, meskipun sudah dilakukan rekayasa lalu lintas," kata Menhub di Semarang, Sabtu 13 April 2024.

Menhub berharap keputusan ini dapat dimanfaatkan masyarakat khususnya ASN untuk tidak kembali secara bersamaan pada tanggal 14 dan 15 April 2024. Para ASN dapat kembali pada tanggal 16 atau 17 April atau bahkan sebelum puncak arus balik.

Pemudik memadati Stasiun Kereta Api Surabaya Gubeng pada masa Mudik 2024-Boy Slamet/Harian Disway-

"Sudah ada keputusan dari Menteri PanRB bahwa akan ada WFH dua hari (16 dan 17 April). Silahkan ASN dapat memanfaatkan dengan menunda balik karena masih ada waktu. Namun pastikan bahwa Kamis dan Jumat sudah masuk seperti biasa, sehingga tidak menggangu pekerjaan," sebut Menhub.

BACA JUGA:Tingkat Kecelakaan Lalin di Jatim Rendah Pada Masa Arus Mudik, Ini Strategi Ditlantas Polda Jatim

Sebagai informasi kebijakan dua hari WFH bagi ASN bertujuan untuk menampung antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air.

Sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Diharapkan dengan kebijakan ini arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang.

Namun WFH tidak berlaku bagi instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.(*)

Sumber: