Jokowi dan Gibran Absen di Peringatan Hari Otonomi Daerah 2024, Bobby Nasution Hadir

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Upacara Hari Otonomi Daerah (Otoda) di Balai Kota SURABAYA diguyur hujan pada Kamis pagi, 25 April 2024. Upacara dimulai sekitar pukul 08.35 WIB. Menteri  Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi inspektur upacara.

Sayang, Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam acara yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Putra Jokowi, Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga tidak hadir.

Sedangkan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa terlihat di Balai Kota. Keduanya menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Mendagri Tito Karnavian.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Bagi-Bagi Satyalancana di Hari Otoda

Walikota Medan Bobby Nasution hadir dan menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha di Surabaya, 25 April 2024.-Moch Sahirol Layeli-Harian Disway

Mendagri Tito mengatakan bahwa Gibran menjadi salah seorang penerima penghargaan kinerja pemerintahan yang baik bersama dengan sejumlah kepala kabupaten, kota, dan provinsi lainnya.

Gibran dijadwalkan mendapatkan piagam, termasuk dalam penghargaan kepada 29 pemda di Indonesia. Ke-29 pemda itu terdiri dari 5 provinsi, 14 kabupaten dan 10 kota. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil EPPD tahun 2023

"Saya memahami Mas Gibran banyak kegiatan, saya juga hadir di KPU (saat penetapan pemenang Pemilu, Red) kemarin," ujar Tito. "Beliau melakukan banyak sekali pertemuan dengan pak Wapres dan Sekjen (partai, Red). Saya sangat bisa memahami," lanjutnya.

BACA JUGA:Selamat! Pemprov Jatim Raih Penghargaan Standar Pelayanan Minimal Awards 2024 Kemendagri

BACA JUGA:Jokowi Hadiri Peringatan Otoda 2024 di Surabaya, 137 Traffic Light Dijaga Ketat

Meski tak hadir, Tito mengatakan bahwa Gibran memberikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Penghargaan sangat berarti bagi Kota Solo. "Kalau Mas Gibran tidak dapat Satyalencana. Tapi dapat piagam kelompok kedua," imbuhnya.

Penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri kepada kepala daerah di Indonesia dinilai sangat objektif. Dalam hal ini, Kemendagri menggandeng Kementerian dan lembaga terkait, akademisi, pakar dan lembaga lain yang dianggap kredibel untuk penilaian.

"Saya betul-betul mengharapkan penghargaan objektif dan indikator yang ditetapkan dan masih ada wawancara lagi. Sehingga akhirnya kemudian terpilih dan saya yakin bukan karena pesanan tapi benar-benar independen," jelasnya.

BACA JUGA:Kebon Otonomi

Sumber: