DPR RI Dukung Penguatan BPIP: Bahas Penyelarasan UU, Mahkamah Pancasila, dan Dukungan Anggaran

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Aminurokhman, S.E., M.M., menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BPIP melalui undang-undang.

"BPIP jangan hanya menjadi badan yang dibentuk oleh keputusan presiden saja. Kedepannya, lembaga ini harus dikuatkan dengan undang-undang untuk memastikan tugasnya dalam mentransformasi nilai-nilai ideologi Pancasila menjadi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Aminurokhman.

Senada dengan itu, Kamran Muchtar Podomi, ST dari Fraksi NasDem, mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila sebagai modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk kegiatan Paskibraka di daerah.

Usulan Pembentukan Mahkamah Pancasila

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Heru Sudjatmoko, mengusulkan pembentukan Mahkamah Pancasila.

“Seperti halnya Mahkamah Konstitusi yang menjaga konstitusi, mungkin perlu ada Mahkamah Pancasila yang berfungsi sebagai penjaga etika dan perilaku semua warga negara,” ujar Heru. Ia menekankan bahwa Mahkamah Pancasila bukan untuk mengadili, melainkan untuk mengkonsolidasikan nilai-nilai Pancasila di seluruh lapisan masyarakat.

Rapat kerja tersebut menunjukkan komitmen DPR RI untuk terus mendukung dan memperkuat BPIP dalam menjalankan tugasnya mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (*)

Sumber: