Renegosiasi Konflik Bersenjata di Papua

ESKALASI konflik di Papua menunjukan kondisi yang tidak berkesudahan. Kontak bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan pasukan TNI-Polri seolah tidak kunjung usai, malah cenderung menambah korban berjatuhan. 

Puncak konflik bersenjata di Papua tahun ini terjadi beberapa waktu lalu, saat Danramil 1703-4/Aradide Paniai ditembak mati oleh TPNPB. Pasca penembakan itu, TPNPB Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XIII menyatakan bahwa Paniai merupakan daerah konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI-Polri. 

Berdasar data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sepanjang 2024 ini korban yang disebabkan konflik bersenjata di Papua mencapai 7 korban luka serta 18 korban tewas, baik dari Polri, TNI, maupun TPNPB. 

BACA JUGA: Seruan All Eyes On Papua Ramai Dibagikan di Media Sosial, Apa Maknanya?

BACA JUGA: Buntut Bentrok TNI-AL dengan Brimob, Kapolda Papua Barat Peringatkan Anggota Polri

Dampak lain dari konflik bersenjata di Papua ialah ratusan warga mengungsi ke daerah yang lebih aman. Sejak TPNPB menyatakan perang kepada TNI-Polri, situasi di daerah seperti Nduga, Intan Jaya, dan banyak daerah Papua lainnya menjadi lebih siaga. Itu membuat masyarakat menjadi terganggu secara stabilitas ekonomi maupun sosial. 

Upaya preventif yang dilakukan TNI-Polri untuk pengamanan masyarakat sipil dan obyek vital daerah direspons secara kontra oleh TPNPB dengan melakukan penembakan kepada aparat keamanan dan tak jarang juga menyasar warga sipil yang dianggap mata-mata dari pihak keamanan Indonesia.

Peristiwa yang terjadi secara masif dan berulang sudah seharusnya menjadi sebuah alarm khusus bahwa konflik bersenjata di Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan militeristis. Pembentukan komando daerah pertahanan (kodap) TPNPB di wilayah Papua makin bertambah, tentu itu bisa diartikulasikan bahwa perlawanan akan terus berlanjut jika pendekatan militer tetap dilakukan.

BACA JUGA: Banyak Pesawat Ditembaki KKB, Kemenhub Pastikan Bandara-Bandara di Papua Tetap Beroperasi

BACA JUGA: KKB Berulah, Pesawat PK-LTF Ditembak di Distrik Beoga Papua

BELAJAR DARI SEJARAH

Menengok dari masa lampau, ada hal menarik yang dilakukan Gus Dur untuk menangani konflik keamanan di Papua. Setelah dilantik sebagai presiden, Gus Dur mengunjungi Papua pada 30 Desember 1999 di Jayapura dan mengundang tokoh masyarakat Papua, termasuk tokoh dari pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Gus Dur mempersilakan siapa pun yang hadir untuk memberikan pendapat. Mereka didengarkan dengan baik meski itu dari pihak OPM. Setelah mendengar aspirasi, Gus Dur juga memutuskan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. 

Langkah Gus Dur untuk menyelesaikan konflik di Papua terbukti efektif dan membuatnya dicintai masyarakat Papua. Meski dianggap lebih kontroversial, Gus Dur membuat masyarakat Papua lebih nyaman dalam mengekspresikan kebudayaan. 

Sumber: